Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif di IKN, Ini Lokasinya

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Persetujuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi IKN sebagai pusat kekuasaan politik nasional.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan proyek tersebut sebenarnya telah terkontrak sejak akhir 2025. Namun, desainnya sempat mengalami penyesuaian pada awal 2026 mengikuti arahan Presiden agar lebih mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat dan berwibawa.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, pembangunan kawasan ini ditargetkan rampung paling lambat pada semester I 2028. Pemerintah pun berupaya mempercepat proses konstruksi agar seluruh fungsi kelembagaan negara dapat segera terintegrasi di ibu kota baru.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya filosofi arsitektur bangunan yang tegas, lurus, dan berwibawa. Konsep tersebut dinilai penting untuk merepresentasikan ruang pengambilan keputusan strategis negara sekaligus memperkuat identitas institusi legislatif dan yudikatif.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut lokasi kompleks legislatif dirancang berada di titik strategis dengan kontur lahan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan lain di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Posisi tersebut berada di sisi kiri Istana Presiden, sehingga memberikan kesan monumental dan dominan.

“Gedung ini akan terasa megah dan memiliki nuansa keindonesiaan yang kokoh. Perencanaan yang dulu hanya di atas kertas, sekarang sudah terealisasi fisiknya,” ujar Muzani.

Selain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung lainnya di IKN. Sejumlah proyek strategis seperti bandara VVIP, Istana Wakil Presiden, hingga Masjid Negara tengah dikebut untuk menunjang operasional pemerintahan di masa mendatang.

Pengesahan desain ini menjadi tonggak penting bagi Otorita IKN untuk segera masuk ke tahap konstruksi masif. Pemerintah berharap seluruh ekosistem kelembagaan negara di IKN dapat terbangun secara terintegrasi sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Dengan percepatan ini, IKN Nusantara diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan administratif, tetapi juga simbol baru kekuatan politik dan kedaulatan Indonesia di masa depan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com