Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres Anies, Partai Nasdem: Tanya Demokrat

Harianjogja.com, JAKARTA—Kabar Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan dihembuskan Partai Demokrat, dengan menuding sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Partai Nasdem mengeluarkan pernyataan yang tidak membantah dan mengonfirmasi, malah justru meminta bertanya balik.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, lebih baik mengonfirmasi langsung ke Demokrat soal kebenaran kabar tersebut. Ali beralasan, Demokrat lah yang menyebar kabar duet Anies-Cak Imin (Muhaimin Iskandara) pada Pilpres 2024.

"Ya enggak ngerti. Tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu seperti apa karena kami sendiri belum dengar," kata Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

NasDem, lanjutnya, juga belum sempat menginformasikan kebenaran kabar tersebut ke Demokrat. Ali mengaku belum sempat berkomunikasi dengan partai politik kolega koalisinya itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan juga tak tahu Demokrat menerima informasi itu dari mana. "Saya enggak tahu dari mana sumbernya itu ya," ucap Ali.

Saat dikonfirmasi soal tujuan keberadaannya di markas NasDem usai kabar duet Anies-Cak Imin mencuak ke publik, Ali membantah dirinya lakukan rapat dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

BACA JUGA: Muhaimin Iskandar Ditetapkan Jadi Cawapres Anies, Partai Demokrat: Kami Dipaksa Menerima

"Enggak ini kan kantornya NasDem. Jadi tidak harus setiap hari, untuk melaksanakan kepartaian," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.

Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," katanya. (Sumber: Bisnis.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.