Defisit APBN Sentuh Rp196,5 Triliun pada Semester I 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juni 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski belanja negara masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh pemerintah, Kementerian Keuangan memastikan APBN tetap dijalankan secara ekspansif untuk mendukung pembangunan nasional.

Defisit fiskal tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah juga memastikan posisi kas negara tetap terjaga melalui strategi percepatan penerbitan surat utang guna menjaga cadangan pembiayaan dalam jumlah yang memadai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau setara 46,3% dari target pendapatan negara sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari target belanja negara pada 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Besarnya nilai belanja yang melampaui pendapatan negara menjadi faktor utama yang menyebabkan APBN mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76% terhadap PDB.

"APBN-nya bagus, ekspansif dan membantu pembangunan," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain defisit APBN, pemerintah juga mencatat defisit keseimbangan primer sebesar Rp94,9 triliun. Angka tersebut telah melampaui target defisit keseimbangan primer dalam APBN 2026 yang dirancang sebesar Rp89,7 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, posisi defisit APBN menunjukkan sedikit perbaikan. Pada akhir Juni 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp197 triliun atau setara 0,81% terhadap PDB.

Dengan demikian, defisit APBN semester I/2026 tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan semester I/2025. Pemerintah sendiri merancang defisit APBN sepanjang 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB.

Strategi Menjaga Kas Negara

Di sisi lain, pemerintah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp255,5 triliun hingga semester I/2026. Menurut Purbaya, posisi tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas negara untuk menjaga ketersediaan likuiditas pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sengaja melakukan percepatan penerbitan surat utang atau frontloading pembiayaan ketika cadangan kas pemerintah dinilai mendekati batas minimum yang telah ditetapkan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki bantalan fiskal yang cukup sehingga tidak perlu mencari pembiayaan secara mendadak ketika kebutuhan anggaran meningkat.

"Jadi, saya minta kita enggak boleh cash-nya di bawah level tertentu. Jadi, kami terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya, supaya buffer kami cukup dan saya enggak panik lari ke perbankan atau ke siapapun karena enggak punya duit," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Strategi tersebut tercermin dari realisasi pembiayaan APBN semester I/2026 yang mencapai Rp452 triliun atau setara 65,6% dari target pembiayaan sepanjang tahun. Nilai tersebut meningkat 59,4% secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp283,6 triliun.

Purbaya mengakui besarnya nilai SILPA juga berkaitan dengan realisasi belanja pemerintah yang tidak seluruhnya dilakukan pada semester pertama. Kendati pembiayaan dilakukan lebih awal, penyerapan anggaran tetap mengikuti kebutuhan dan jadwal pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Meski demikian, pemerintah memastikan posisi SILPA sebesar Rp255,5 triliun tidak akan menumpuk hingga akhir tahun. Hal tersebut karena APBN 2026 dirancang dalam posisi defisit sehingga bantalan fiskal yang tersedia akan dioptimalkan untuk membantu menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun anggaran berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com