Pajak UMKM di Marketplace Segera Berlaku? DJP Tunggu Keputusan Menkue
DJP belum pastikan kapan pajak PPh merchant marketplace berlaku, tunggu keputusan Menkeu.
AKBP Achiruddin Hasibuan./Instagram
Harianjogja.com, JAKARTA—Laporan harta kekayaan mantan Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara (Sumut) AKBP Achiruddin Hasibuan bakal ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Achiruddin kini bakal dimintai klarifikasi lantaran hartanya dinilai tidak sesuai dengan profil atau janggal. Mekanisme permintaan klarifikasi itupun dilakukan setelah tim KPK mendalami laporan harta kekayaannya.
Seperti diketahui, tidak hanya terkenal lantaran kasus anaknya, Achiruddin kerap memamerkan kepemilikan motor gede (moge) yang diketahui memiliki harga tinggi.
"Iya [bakal dimintai klarifikasi]. [KPK] sudah bikin tim dan surat tugas untuk klarifikasi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (27/4/2023).
Saat ini, lanjut Pahala, tim Direktorat LHKPN KPK tengah mengumpulkan data mengenai harta kekayaan dari polisi tersebut. Oleh karena itu, KPK masih irit memberikan keterangan terkiat dengan proses yang dilakukan.
Untuk itu, lembaga antirasuah juga belum bisa memastikan kapan pemanggilan Achiruddin bakal dijadwalkan.
"Belum tahu [kapan jadwal pemanggilan]. Sedang pengumpulan data," tuturnya.
Apabila dilihat dari LHKPN-nya, Achiruddin menjadi wajib lapor untuk periode 24 Maret 2021. Jenis LHKPN yang dilaporkannya yakni khusus karena merupakan awal jabatan di mana dia harus mulai melaporkan harta kekayaannya.
Pada LHKPN tersebut, polisi berpangkat dua melati itu melaporkan harta kekayaan dengan total nilai Rp467,5 juta. Dia melaporkan kepemilikan satu tanah dan bangunan seluas 566 m2 di Medan, Sumatra Utara dengan nilai Rp46,3 juta.
BACA JUGA: Minibus Terguling di Tanjakan Clongop Gedangsari, Penumpang Terluka
Dia juga melaporkan satu mobil Toyota Fortuner senilai Rp360 juta, serta kas dan setara kas Rp51,2 juta.
Pada perkembangan lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga membekukan rekening Achiruddin. Penelusuran hartanya mulai dilakukan bahkan sebelum kasus pemukulan oleh anaknya mencuat.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pemblokiran dilakukan karena pihaknya mengendus dugaan aliran dana menyimpang dalam rekening milik perwira menengah Polri tersebut.
Kendati demikian, Ivan mengatakan pihaknya belum dapat membeberkan nilai transaksi AKBP Achiruddin. Dia hanya mengatakan nilai transaksi yang diblokir oleh PPATK cukup siginifikan. "Nilai sangat signifikan," ucap Ivan, Kamis (27/4/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
DJP belum pastikan kapan pajak PPh merchant marketplace berlaku, tunggu keputusan Menkeu.
PSS Sleman menggelar Launching Team, Jersey Reveal, dan laga uji coba melawan Kendal Tornado FC di Stadion Maguwoharjo pada 8 Agustus 2026
Pemerintah mengintegrasikan MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk ketahanan pangan. Pengamat menilai tata kelola dan keamanan pangan masih menjadi tantanga
Polres Karanganyar menghentikan penyelidikan dugaan MinyaKita berbau solar setelah uji laboratorium memastikan tidak ada kandungan solar maupun minyak tanah.
Gempa magnitudo 5,3 mengguncang Ismailia, Mesir. Belum ada laporan korban, sementara pemerintah mengaktifkan tanggap darurat dan rumah sakit bersiaga.
Bantul menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 10 persen pada 2026. Sebanyak 103 program disiapkan dengan dukungan pembaruan DTSEN.