Menkum Tegaskan Hak Cipta Sound Horeg Tak Pernah Diterbitkan

Harianjogja.com, BADUNG— Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meluruskan polemik mengenai hak cipta sound horeg. Dia menegaskan Kementerian Hukum tidak pernah menerbitkan hak cipta untuk sound horeg sehingga tidak ada hak cipta yang dicabut.

Menurut Supratman, memang pernah ada pengajuan terkait sound horeg melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Namun, pengajuan tersebut tidak berlanjut hingga penerbitan sertifikat hak cipta.

“Sound horeg bukan soal dicabut atau tidak. Itu pernah mau mengajukan hak cipta di Kementerian Hukum lewat Kanwil Jawa Timur. Tapi itu tidak diproses,” kata Supratman saat ditemui, Rabu.

Dia menegaskan proses pengajuan tersebut tidak menghasilkan sertifikat hak cipta. Dengan demikian, tidak ada hak cipta sound horeg yang sebelumnya telah diterbitkan kemudian dicabut oleh Kementerian Hukum.

“Nggak, karena memang tidak jadi. Hak ciptanya nggak pernah diterbitkan,” ujarnya.

Sempat Muncul Isu Hak Cipta Dicabut

Penjelasan Supratman tersebut muncul setelah isu mengenai pencabutan hak cipta sound horeg menjadi perhatian publik pada September 2026.

Sebelumnya, Supratman sempat menyampaikan melalui akun media sosialnya bahwa hak cipta sound horeg telah dicabut. Pernyataan tersebut kemudian diberitakan sebagai pencabutan hak cipta sound horeg.

Dalam perkembangan terbaru, Supratman menjelaskan bahwa persoalannya bukan pencabutan sertifikat hak cipta, melainkan pengajuan yang tidak pernah diproses hingga menghasilkan hak cipta.

Persoalan tersebut berbeda dengan pernyataan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur pada April 2025. Saat itu, Kanwil Kemenkum Jatim menyebut sound horeg sebagai hasil kreativitas masyarakat yang berpotensi mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual.

Perlindungan Hak Cipta Bukan Izin Bebas Gunakan Sound Horeg

Kementerian Hukum sebelumnya juga telah memberikan penjelasan bahwa aspek kekayaan intelektual dan penggunaan sound horeg perlu dibedakan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 2025 menyatakan ekspresi atau pertunjukan seni dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, perlindungan tersebut tidak serta-merta membenarkan penggunaan sound system dengan volume berlebihan atau kegiatan yang mengganggu masyarakat.

DJKI juga mengingatkan penyelenggara sound horeg mengenai aspek perizinan dan penggunaan karya musik milik pihak lain, termasuk kewajiban terkait royalti apabila memenuhi ketentuan penggunaan komersial.

Dengan klarifikasi terbaru tersebut, status yang ditegaskan Kementerian Hukum adalah hak cipta sound horeg tidak pernah sampai diterbitkan, bukan sertifikat hak cipta yang sudah terbit kemudian dicabut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara