Penyewa Pusat Belanja Minta Bantuan Pemerintah
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi korban saat simulasi penanggulangan kebakaran di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus edukasi jika terjadi kebakaran di gedung lembaga antirasuah itu./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan melantik lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 di Istana, Jumat (20/12/2019).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pimpinan baru yang terdiri dari Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli dan Nawawi Pomolango akan dilantik pada sore hari.
Jokowi juga secara bersamaan akan melantik jajaran anggota Dewan Pengawas KPK. Dewas KPK adalah jabatan terbaru yang dimiliki tubuh lembaga itu sesuai UU baru No.19/2019.
Usai pelantikan di Istana Negara, lima pimpinan KPK yang sudah dilantik akan melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan komisioner sebelummya: Agus Rahardjo, Alex Marwata, Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif dan Saut Situmorang, di Gedung Penunjang KPK.
Dalam jadwal acara yang diterima Bisnis, acara akan berlangsung pada pukul 15.00 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Persib Bandung memastikan seluruh pemain dan ofisial aman usai diduga mendapat serangan oknum suporter setelah laga kontra PSM Makassar.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.
Jadwal lengkap KRL Solo–Jogja dari Palur hingga Tugu. Simak jam keberangkatan terbaru dan imbauan KAI.
Real Madrid mengumumkan perpisahan Dani Carvajal dan kembalinya José Mourinho sebagai pelatih pada hari yang sama.
Shakira memenangkan kasus pajak di Spanyol setelah delapan tahun. Pengadilan memerintahkan pengembalian dana Rp1,1 triliun.