Aturan Dana Cadangan Pesangon Dinilai Berisiko Tekan Industri Tekstil
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Seorang pemilih memasukkan surat suara setelah mencoblos di TPS 21 Kelurahan Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Riau, Rabu (27/6)./Bisnis-Arif Gunawan
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana pilkada langsung masih menjadi polemik. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung menjadi sarana mendekatkan masyarakat sebagai pemilih dengan pemimpinnya.
"Kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan ini kan mendekatkan pemilih kepada pemimpinnya," kata Evi di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Masyarakat bisa mengenal maupun berinteraksi secara langsung dengan calon kepala daerah, bahkan terbuka lebar untuk membuat kontrak politik agar ketika terpilih nantinya benar-benar bisa memimpin sesuai harapan.
Oleh sebab Pilkada langsung jadi media penjalin kedekatan masyarakat dengan pemimpin, maka Evi berharap agar sistem pemilihan kepala daerah secara langsung masih tetap dipertahankan pada setiap penyelenggaraan pemilu.
"Tapi KPU sifatnya adalah pelaksana undang-undang, sepanjang undang-undang masih mengatur secara langsung ya kita akan tentu akan mempersiapkannya," ujar Evi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan Pilkada langsung berbiaya mahal bukan sebuah alasan untuk mengganti sistem menjadi tak langsung.
"Pilkada langsung itu malah murah, apalagi ada batasan dalam Peraturan KPU soal biaya yang boleh dikeluarkan oleh calon kepala daerah, malah yang membuat biaya mahal itu adalah mahar politik," kata dia.
Penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tidak langsung menurut dia merupakan suatu bentuk kemunduran dalam berdemokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Pemkot Jogja mendeteksi aktivitas malware dan ribuan insiden intrusi pada Oktober 2026. Diskominfosan memperkuat patroli keamanan siber.
Penyu lekang ditemukan mati di Pantai Kuwaru, Bantul. Tubuhnya mengalami luka sobek 15 sentimeter dan bagian depan cangkang retak.
Gunung Gamalama berstatus Waspada dengan larangan aktivitas dalam radius 1,5 km. Gunung Dukono juga erupsi dan warga diminta waspada abu vulkanik.
Setelah efektif berhenti sebagai Wapres, pengamanan Gibran dan istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres sesuai aturan.
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.