Korupsi Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan, 3 Terdakwa Divonis hingga 7 Tahun
klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan, Renu Arinta Shani, Sri Listiani, Sayoko Adi Nugroho, vonis korupsi BPJS, uang pengganti BPJS Ketenagakerjaan
Para petinggi Partai Demokrat. /Suara.com-Sarman
Harianjogja.com, JAKARTA- Wacana koalisi dengan pemerintahan Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin selama periode 2019-2024 masih dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Partai ini menampung aspirasi para kader di daerah.
"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja atau di luar (pemerintahan), ada yang mau seperti yang sekarang, ada juga berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Meski demikian, Hinca menjelaskan keputusan arah politik partai berlambang merci itu akan ditentukan 10 Juli, setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono (isteri Ketua Umum Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono).
Rencananya, lanjut dia, wacana itu akan dibahas dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Selama lima tahun terakhir ini, Partai Demokrat tidak menjadi oposisi dan tidak juga menjadi partai politik yang bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hinca mengatakan partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusung konsep penyeimbang.
"Yang sudah baik kami dukung, yang belum baik kami kritisi," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan partainya menawarkan 14 program prioritas kepada Jokowi.
"Jika Jokowi berkenan dengan 14 program itu tentu menarik didiskusikan karena menjadi selaras dengan tujuan partai," katanya.
Meski demikian, kata dia, dengan berkoalisi atau tidak bergabung dalam pemerintahan, program tersebut akan tetap dijalankan salah satunya melalui parlemen dan pemerintah kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan, Renu Arinta Shani, Sri Listiani, Sayoko Adi Nugroho, vonis korupsi BPJS, uang pengganti BPJS Ketenagakerjaan
Indonesia membangun ekosistem plasma nasional untuk memenuhi kebutuhan obat derivat plasma dan mengurangi ketergantungan impor.
Tiga tahun agresi Israel membuat Gaza kehilangan rumah, pekerjaan, layanan publik, dan akses kebutuhan dasar. Lebih dari 74.245 warga Palestina tewas.
Kemenkop membuka peluang koperasi menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun ASN/PNS. Skema ini ditegaskan bukan untuk menggantikan perbankan.
Sebanyak 1.654 anak usia 0-6 tahun di Karangmojo belum mengenal bangku sekolah. Deklarasi Bocah Pinter digelar untuk mendorong PAUD.
Jumlah investor reksa dana di DIY mencapai 375.672 SID pada Agustus 2026, tumbuh 40,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.