Bahlil Siapkan Moratorium Industri Setengah Jadi, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengkaji moratorium industri setengah jadi sebagai bagian dari upaya mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut dibutuhkan agar pengolahan komoditas tidak berhenti pada produk setengah jadi.

Bahlil mengatakan pemerintah juga akan menyinkronkan program lintas kementerian serta memastikan pengusaha daerah ikut menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.

"Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita," kata Menko Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Industri Setengah Jadi Jadi Perhatian

Menurut Bahlil, nikel Indonesia saat ini telah diolah melalui smelter di dalam negeri. Namun, sebagian besar hasil pengolahan masih berupa produk setengah jadi.

Produk tersebut kemudian dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut sebelum kembali ke Indonesia sebagai barang jadi. Rantai pengolahan yang belum tuntas itu menjadi bagian yang ingin diputus pemerintah.

Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM mengatakan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan menyelaraskan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain.

Sinkronisasi tersebut diarahkan agar program hilirisasi berjalan lebih cepat. Tanpa perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan dinilai berisiko mengalami perlambatan.

Pemerintah menggunakan peta jalan hilirisasi terhadap 28 komoditas yang terbagi dalam empat sektor, yakni mineral, batu bara dan gas bumi, perikanan, serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pembangunan industri juga tidak hanya diarahkan ke Jawa. Industri akan dibangun di daerah yang berdekatan dengan sumber bahan baku sehingga diharapkan dapat menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Nilai Ekspor Nikel Melonjak

Nikel menjadi salah satu contoh perkembangan hilirisasi yang disoroti Bahlil. Setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan smelter diwajibkan, nilai ekspor meningkat dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023.

Nilai tersebut diperkirakan mencapai 38-40 miliar dolar AS pada 2026.

Meski demikian, Bahlil menilai capaian tersebut belum cukup karena sebagian besar produk yang dihasilkan smelter masih belum mencapai tahap hilir.

Sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menekankan hilirisasi harus dilakukan dengan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan.

"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," ujarnya.

Lifting Minyak Masih di Bawah Konsumsi

Selain hilirisasi, Bahlil menyampaikan kondisi sektor energi, khususnya minyak. Saat ini lifting minyak berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.

Pemerintah menyiapkan tiga langkah untuk meningkatkan produksi minyak. Langkah tersebut meliputi intervensi teknologi pada sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur idle, serta percepatan proyek yang rencana pengembangannya atau POD telah disetujui.

Salah satu proyek yang disebut adalah Blok Masela yang kini memasuki tahap groundbreaking.

Di sektor bahan bakar, implementasi program B50 dinilai dapat menghentikan impor solar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan mandatori etanol 20 persen atau E20 pada 2027-2028 dengan tujuan menekan impor bensin.

Sementara itu, untuk sektor batu bara, pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan RKAB.

Pengusaha Daerah Diminta Tidak Jadi Penonton

Pemerintah juga menempatkan pemerataan manfaat sumber daya alam sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Bahlil mengatakan pihaknya memberikan ruang bagi pengusaha lokal berskala kecil serta pelaku UMKM.

"Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," katanya.

Bahlil juga menanggapi permintaan dari negara lain untuk melakukan ekspor listrik. Menurut dia, terdapat kepentingan geopolitik yang perlu diperhatikan sehingga posisi tawar Indonesia harus tetap dijaga.

"Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan," ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, Bahlil memastikan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak menambah beban keuangan negara.

Seluruh kebutuhan anggaran kementerian tersebut menggunakan anggaran Kementerian ESDM dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara