Advertisement
54 Perusahaan di DIY Belum Bayar Buruh Sesuai UMK, Pemerintah Tak berani Beri Sanksi
Massa menggelar aksi di halaman kantor Disnakertans DIY menolak UMP 2019 yang hanay naik 8,03%, Senin (22/10/2018). - Harian Joga/Yogi Anugrah
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Dari 4.519 perusahaan yang ada di DIY, masih ada 54 perusahaan membayar upah buruh tidak sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) DIY 2018.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DIY Andung Prihadi Santoso setelah menggelar audiensi dengan perwakilan dari Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Senin (22/10/2018) di Kantor Disnakertans DIY.
Advertisement
"Kami telah melakukan pengawasan dan menemukan bahwa masih ada 54 perusahaan yang belum menetapkan UMK sesuai dengan ketetapan," kata Andung, Senin.
Ia mengatakan perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai dengan UMK DIY 2018 dikarenakan perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan pendapatan.
BACA JUGA
Disnakertans DIY tidak bisa langsung memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut karena menyangkut tentang iklim perusahaan.
"Dari 54 perusahaan tersebut sudah kita tegur, dan 90% perusahaan akan segera memenuhi UMK DIY 2018 dengan bertahap," kata Andung.
Andung Prihadi menambahkan Disnakertans akan terus melakukan pengawasan agar semua perusahaan tersebut bisa memenuhi UMK DIY 2018.
"Dalam waktu secepatnya,semua perusahaan itu akan memenuhi upah yang sesuai dengan UMK DIY 2018, kami akan melakukan pengawasan kembali," ujarnya.
Dalam audiensi dengan ABY tersebut, Disnakertans DIY juga sepakat kesejahteraan buruh bukan hanya karena faktor upah. "Faktor nonupah seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan sosial dan fasilitas pekerja juga harus diperhatikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gus Muhaimin Tebar Ribuan Paket Sembako di Sejumlah Daerah
Anwar Usman Pamit di Sidang MK Setelah 15 Tahun Mengabdi
Polisi Analisis 86 CCTV Usut Penyiraman Aktivis KontraS
Penetapan Idulfitri Berpotensi Diperdebatkan karena Data Hilal
Advertisement
Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Dibahas DPR Setelah Lebaran
Kilang Minyak Nasional Dipacu Maksimal Jaga Pasokan BBM
Sejumlah Ruang Penting di Setda Cilacap Digeledah KPK
Kasus Siswa Tewas di Bandung Jadi Alarm Tradisi Geng Pelajar
Situasi Iran Tegang, Ratusan Orang Ditangkap Dianggap Mata-Mata
Advertisement
Gugatan Roy Suryo soal KUHP dan UU ITE Ditolak MK
Wacana KPU Jadi Cabang Kekuasaan Baru Dinilai Perlu Kajian
Menhub Tindak Tegas Truk Pelanggar SKB Lebaran 2026
Kemnaker Cek Kesehatan Sopir Bus untuk Tekan Risiko Human Error
Iran Siap Bertahan dan Tidak Pernah Meminta Gencatan Senjata
Advertisement
Diskon Tarif Tol Trans Jawa 30 Persen Mulai Diberlakukan
Berita Pilihan
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Brigade Joxzin Bagikan Ratusan Paket Takjil di Palbapang Bantul
- Libur Lebaran, Mas Marrel Minta Wisatawan Ikut Jaga Kebersihan Jogja
- Prabowo Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Pendapat Ekonom
- Antisipasi Mudik, Pertamina Tambah LPG 3 Kg di Jateng-DIY
- Gempa M4,3 Sukabumi Picu Kepanikan Warga Cianjur
- Mallorca Tekuk Espanyol 2-1, Amankan Posisi dari Zona Degradasi
- Prabowo Pertimbangkan Beli Jet Tempur dari China
Advertisement
Advertisement
