OPINI: Pancasila, Daulat Pangan, dan Jalan Damai di Tanah Papua
Ketegangan di Papua Selatan uji nilai Pancasila. Proyek food estate dinilai abaikan masyarakat adat dan keberlanjutan.
Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ketua umum partai politik pendukung dirinya ke kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018) malam. Mereka terlihat santap malam bersama. /Ist-Biro Setpres
Harianjogja.com, JAKARTA- Meski terkesan tampak siap menghadapi Pilpres 2019, koalisi partai pendukung Jokowi dinilai memiliki kekurangan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai, koalisi partai-partai politik pendukung bakal calon presiden petahana Joko Widodo lebih berpotensi pecah dibandingkan blok pengusung Prabowo Subianto.
Ferry mengatakan, perhitungan tersebut didasari atas jumlah partai politik yang tergabung dalam kubu Jokowi lebih banyak ketimbang kelompok Prabowo.
"Jumlah partai pendukung Jokowi relatif lebih banyak, sehingga lebih besar potensi perpecahannya. Kalau kami dari koalisi Pak Prabowo, Cuma empat partai, tingkat kesulitannya lebih rendah,” tutur Ferry dalam diskusi bertajuk Penantian Panjang Cawapres di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).
Untuk diketahui, Jokowi didukung oleh delapan partai, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Selanjutnya, ada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia.
Sementara Prabowo didukung empat partai, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.
“Partai Golkar dan PKB bisa saja keluar dari koalisi Jokowi, dan membentuk poros sendiri. Golkar dan PKB bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Sebab, Golkar punya 91 kursi di DPR, sedangkan PKB 47 kursi,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Ketegangan di Papua Selatan uji nilai Pancasila. Proyek food estate dinilai abaikan masyarakat adat dan keberlanjutan.
Usulan pajak nol persen impor suku cadang pesawat dinilai bisa tekan biaya operasional maskapai hingga 5 persen.
Bulog DIY percepat distribusi beras dan Minyakita. Stok capai 244 ribu ton, harga pangan di Jogja tetap stabil.
Harga telur ayam terus turun hingga Juni 2026. Pemerintah siapkan langkah menjaga peternak tetap untung dan harga tetap terjangkau.
Kasus TKD Condongcatur berkembang. Kejati DIY menyidik perkara baru, sementara lurah masih belum ditahan oleh Polda DIY.
Kapolri Listyo Sigit ingin jadi aktivis setelah pensiun. Ia bahkan berseloroh siap turun ke jalan ikut demo buruh.