Luhut Sebut Skema Bansos Baru Dipastikan Tak Kurangi Bantuan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan reformasi skema bantuan sosial (bansos) yang tengah disiapkan tidak akan mengurangi program perlindungan sosial (perlinsos) yang selama ini sudah berjalan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlinsos yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi digital.

Menurut Jodi, transformasi tata kelola tersebut bertujuan meningkatkan kualitas penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, efisien, transparan, serta mudah diakses masyarakat yang berhak menerima.

“Kami menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Justru pemerintah ingin memastikan manfaatnya bisa disalurkan lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya, Rabu (10/6/2026)

Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar terkait angka Rp5,4 juta. Menurutnya, angka tersebut bukan merupakan bantuan tunai baru yang akan diterima seluruh masyarakat, melainkan hanya ilustrasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlinsos yang sudah ada saat ini.

“Setiap rumah tangga memiliki kondisi berbeda dan tingkat kelayakan yang tidak sama. Karena itu, manfaat yang diterima juga tidak akan seragam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jodi menyebutkan bahwa transformasi penyaluran bansos dilakukan secara bertahap. Saat ini, pemerintah telah melakukan uji coba digitalisasi di sejumlah daerah, yang hasilnya akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional.

Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem “digital single ID” berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat integrasi data penerima bantuan. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Luhut sebelumnya mengungkapkan bahwa sekitar 80% sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Integrasi ini menjadi fondasi penting dalam penerapan identitas digital tunggal tersebut.

Melalui sistem ini, pemerintah tidak hanya dapat memantau profil penerima bansos secara lebih akurat, tetapi juga mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak lagi ke barang, tetapi langsung kepada penerima,” ujar Luhut.

Selain meningkatkan efektivitas bansos, sistem digital single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha secara lebih komprehensif.

Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara