China Protes Keras, Alibaba hingga BYD Masuk Daftar Hitam Militer AS
China mengecam keputusan AS memasukkan Alibaba, BYD, dan Baidu ke daftar perusahaan yang dianggap mendukung militer China.
Kantor KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan, lembaga antirasuah itu mengamankan total 11 orang, termasuk lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa lima ASN BPK tersebut merupakan pihak baru yang diamankan dalam pengembangan kasus. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan intensif bersama enam orang lainnya yang lebih dulu ditangkap.
“Total ada 11 orang yang diamankan. Lima di antaranya merupakan ASN BPK, sementara enam lainnya sudah diamankan dalam OTT sebelumnya,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (10/6/2026).
KPK memastikan penanganan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik kini tengah mendalami peran masing-masing pihak sebelum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.
OTT lanjutan ini menjadi operasi ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dari pejabat Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK RI, khususnya terkait temuan dalam proses pengadaan barang.
Salah satu yang disorot dalam perkara ini adalah pengadaan smart TV yang diduga menjadi bagian dari praktik suap. KPK mencurigai adanya upaya dari pihak tertentu untuk memengaruhi hasil audit BPK agar temuan tersebut tidak menjadi masalah hukum.
Meski berkaitan, KPK menegaskan bahwa perkara ini berbeda dengan kasus sebelumnya yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison. Dalam kasus awal, suap diduga terkait pengadaan barang dan jasa, sedangkan pada OTT lanjutan ini fokus pada suap untuk memengaruhi hasil pemeriksaan BPK.
“Dua perkara ini saling berkaitan, tetapi memiliki konstruksi berbeda. Yang satu terkait pengadaan, dan yang lain terkait temuan audit BPK,” jelas Budi.
Sebelumnya, pada 8 Juni 2026, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Sumatera Selatan dengan mengamankan 10 orang. Sehari berselang, lembaga tersebut menetapkan empat tersangka, yakni Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan lembaga pemeriksa keuangan negara yang seharusnya menjaga integritas audit. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan praktik suap tersebut hingga ke akar-akarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
China mengecam keputusan AS memasukkan Alibaba, BYD, dan Baidu ke daftar perusahaan yang dianggap mendukung militer China.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan dorong peran media tingkatkan literasi jaminan sosial bagi pekerja informal dan rentan di Indonesia.
Prabowo targetkan swasembada energi dalam 3 tahun. Pemerintah dorong hilirisasi dan EBT demi kemandirian ekonomi Indonesia.
Empat anggota TNI divonis penjara hingga 3 tahun atas penyiraman air keras ke Andrie Yunus, bukan operasi intelijen.
Desa Sejahtera Astra Desa Les di Buleleng, Bali Utara menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan lingkungan
Keterlibatan perempuan dalam birokrasi pemerintahan di tingkat kalurahan atau desa di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan tren yang sangat positif. Meski posisi po