Pascabencana Sumatera, Pemerintah Siapkan Opsi Relokasi Warga

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra secara paralel dengan penanganan tanggap darurat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan di tengah dampak bencana hidrometeorologi yang meluas di sejumlah daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum mengunci durasi pemulihan dalam hitungan bulan tertentu. Hal itu lantaran sejumlah proses masih berjalan bersamaan antara fase tanggap darurat dengan persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Beberapa proses dilakukan secara paralel. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan, sementara pada saat yang sama kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pendataan rumah-rumah terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Selain pendataan kerusakan, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang dinilai tidak memungkinkan kembali ke lokasi tempat tinggal semula. Prasetyo menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk menyiapkan titik-titik relokasi bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses Minggu (14/12/2025) pukul 11.25 WIB, bencana banjir besar di Sumatra menyebabkan 1.006 orang meninggal dunia, 217 orang dinyatakan hilang, dan 5.400 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak dengan total 158.000 rumah mengalami kerusakan.

Tercatat pula 100.652 orang mengungsi pascabencana yang melanda wilayah Sumatra bagian utara sejak akhir November 2025. Prasetyo menegaskan relokasi akan dilakukan apabila kondisi wilayah asal dinilai tidak layak huni dan mendapat persetujuan dari masyarakat.

“Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya berada pada pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai titik-titik relokasi bagi warga terdampak di sekitar 50 kabupaten/kota,” katanya.

Menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut proses rehabilitasi total dapat memakan waktu hingga tiga tahun, Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurutnya, rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, terutama untuk pemulihan infrastruktur dan pembangunan kembali rumah warga.

Ia juga menyinggung pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004 yang memakan waktu hingga lima tahun. Meski tsunami berdampak besar, wilayah terdampaknya relatif lebih terbatas dibandingkan bencana hidrometeorologi kali ini yang meluas ke banyak daerah.

“Walaupun tsunami itu lebih besar, dampaknya lebih terbatas di Banda Aceh dan Meulaboh. Bencana hidrometeorologi ini meluas, sehingga mungkin membutuhkan waktu 2–3 tahun, terutama untuk membangun rumah,” ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sementara mencapai Rp51,82 triliun untuk pemulihan wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com