Pemerintah Hitung Rp51 Triliun untuk Pulihkan Sumatera

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, berdasarkan perhitungan awal Kementerian PUPR.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar. Perhitungan tersebut meliputi perbaikan jaringan jalan dan jembatan, bendung, irigasi, tanggul, air baku, hingga fasilitas air bersih dan sanitasi. Pemerintah terus memperbarui data kerusakan untuk memastikan rencana anggaran lebih akurat.

Di sektor permukiman, terdapat 112.551 unit rumah yang terdampak, mulai dari rusak ringan hingga hanyut. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan penanganan dilakukan melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali dan relokasi. Validasi data lapangan disebut krusial untuk menentukan kebutuhan biaya dan lokasi relokasi yang aman.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

Menurut AHY, perhitungan rinci masih terus diperbarui seiring pemutakhiran data kerusakan di lapangan sehingga nilai kebutuhan anggaran berpotensi berubah mengikuti hasil asesmen teknis di masing-masing lokasi terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan pemerintah akan mengkaji berbagai sumber pendanaan agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan paralel dengan penanganan darurat yang masih berlangsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.

Di sisi permukiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara menyampaikan terdapat sekitar 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi yang akan ditangani melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali, dan relokasi ke kawasan yang lebih aman.

“Data kerusakan kami bagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut. Biaya penanganannya tentu berbeda-beda, sehingga kami perlu memastikan datanya benar-benar sama dulu sebelum menyusun rencana anggaran dan teknis rekonstruksi,” kata Ara.