Arab Saudi Larang Impor Unggas RI, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan larangan impor unggas dan telur asal Indonesia oleh Arab Saudi tidak berkaitan dengan isu halal. Kebijakan tersebut ditegaskan murni menyangkut pemenuhan standar kesehatan dan kualitas produk.

Atase Perdagangan (Atdag) RI Riyadh, Zulvri Yenni, menyampaikan larangan yang diterbitkan otoritas setempat lebih menitikberatkan pada regulasi kesehatan dan standar mutu yang berlaku di Arab Saudi.

“Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku,” ujar Zulvri dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Berlaku Mulai 1 Maret 2026

Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menetapkan larangan impor unggas dan telur secara total dari 40 negara serta larangan parsial dari 16 negara lainnya.

Kebijakan yang juga mencakup Indonesia itu tertuang dalam regulasi SFDA Nomor 6057 dan mulai berlaku sejak 1 Maret 2026.

Zulvri menegaskan, sertifikat halal Indonesia sejatinya telah diakui Arab Saudi sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023. Dengan demikian, aspek halal tidak menjadi hambatan dalam kebijakan terbaru ini.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut perlu dilihat sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas flu burung. Hingga kini, Indonesia belum kembali merealisasikan ekspor unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum mengantongi status bebas flu burung berdasarkan laporan World Organization for Animal Health (WOAH) yang terakhir diperbarui pada 28 Januari 2026.

Menurut Zulvri, pembaruan status bebas flu burung akan berdampak signifikan terhadap peluang pembukaan kembali akses pasar Arab Saudi.

SFDA disebut akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap daftar larangan impor, mengikuti perkembangan situasi kesehatan hewan global berdasarkan laporan WOAH, khususnya terkait wabah flu burung patogen tinggi.

“Kebijakan baru Arab Saudi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas virus flu burung sesegera mungkin di laporan WOAH. Ini penting agar pangsa ekspor kita tidak diambil negara kompetitor, terutama dari ASEAN seperti Thailand dan Singapura yang tidak masuk daftar larangan,” kata Zulvri.

Daftar Negara Terdampak

Indonesia masuk dalam daftar larangan total bersama 39 negara lainnya, antara lain Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, serta Inggris.

Sementara larangan parsial diterapkan pada sejumlah wilayah di 16 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Polandia, Prancis, Kanada, Malaysia, dan Filipina.

Meski demikian, peluang ekspor tetap terbuka melalui skema pemrosesan tertentu. Berdasarkan penjelasan SFDA, daging unggas dan produk turunannya yang telah melalui perlakuan panas atau metode pengolahan lain yang efektif menghilangkan virus Newcastle dapat dikecualikan dari larangan.

Proses tersebut wajib dibuktikan dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan otoritas resmi berwenang di negara asal dan diakui oleh SFDA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara