PDIP Minta Banjir Aceh-Sumbar Naik Status Jadi Bencana Nasional

Harianjogja.com, JAKARTA—PDI Perjuangan meminta pemerintah mempertimbangkan peningkatan status banjir bandang di wilayah utara Sumatera menjadi bencana nasional menyusul besarnya dampak kerusakan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menerima banyak aspirasi warga di daerah terdampak melalui relawan Baguna. Ia menyebut dukungan politik diperlukan agar langkah pemerintah dalam penanggulangan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Hasto juga menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola lingkungan. Ia menyebut banjir yang membawa material kayu menandakan adanya persoalan serius di hulu. Karena itu, PDIP mendorong moratorium hutan dan pengendalian konversi lahan sebagai solusi jangka panjang mencegah bencana ekologis berulang.

"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," katanya, Minggu (7/12/2025).

Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama serta dirancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

"Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif," katanya.

Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan. Banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," kata Hasto.

"Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan," ujarnya.