Kudeta Gagalkan Pemilu, Guinea-Bissau Kembali Dilanda Krisis Politik

Harianjogja.com, JOGJA—Guinea-Bissau kembali terjerumus dalam kekacauan politik setelah militer merebut kekuasaan dan menghentikan proses pemilu jelang pengumuman hasil resmi.

Sekelompok perwira militer mengumumkan telah merebut kekuasaan pada Rabu, 27 November 2025. Aksi kudeta ini terjadi hanya sehari sebelum hasil pemilihan presiden yang sengit dijadwalkan untuk diumumkan.

Juru bicara kelompok tersebut, Diniz N'Tchama, menyatakan bahwa militer telah menggulingkan Presiden Umaro Sissoco Embalo. Mereka juga menangguhkan seluruh proses pemilu, menutup semua perbatasan negara, dan memberlakukan jam malam di seluruh wilayah.

Tak lama setelah pengumuman itu, Embalo membenarkan bahwa ia telah “digulingkan” dari kekuasaannya. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi mengenai status penahanannya. Dua sumber keamanan mengungkapkan kepada Reuters, bahwa Embalo berada di kantor Kepala Staf Angkatan Darat.

Para perwira yang memimpin kudeta mengklaim telah membentuk sebuah entitas baru bernama “Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban”. Kelompok inilah yang akan memerintah negara Afrika Barat tersebut untuk waktu yang belum dapat ditentukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah para pelaku kudeta telah menguasai seluruh wilayah negara. Dukungan penuh dari angkatan bersenjata Guinea-Bissau, yang selama ini dikenal terpecah belah, juga masih menjadi tanda tanya.

Kekacauan politik tidak hanya menyasar presiden petahana. Dalam sebuah video yang dirilis oleh tim kampanyenya, Fernando Dias, penantang utama dalam pemilu, mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan aman. Pernyataan itu dibuat setelah orang-orang bersenjata mencoba menahannya. Dias lebih lanjut mengklaim bahwa kudeta ini merupakan “simulasi” yang sengaja dibuat untuk menggagalkan kemenangannya dalam pemilihan.

Tidak hanya Dias, mantan Perdana Menteri Domingos Simoes Pereira juga dilaporkan menjadi sasaran. Dias mengatakan bahwa Pereira, yang pernah dikalahkan Embalo pada pemilu 2019, telah ditahan oleh militer.

Menanggapi perkembangan ini, Komisi Uni Afrika dan organisasi regional Afrika Barat, ECOWAS, menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas situasi di Guinea-Bissau. Dalam sebuah pernyataan bersama, kedua lembaga itu menegaskan bahwa sejumlah pejabat pemilu telah ditangkap dan menyerukan pembebasan segera seluruh tahanan politik.

Guinea-Bissau, negara dengan populasi sekitar dua juta jiwa, tercatat sebagai salah satu negara paling tidak stabil di kawasan Afrika Barat. Sejarah panjang kudeta dan percobaan kudeta telah mewarnai negara ini sejak merdeka. Faktor kerawanan lain adalah reputasi Guinea-Bissau sebagai jalur transit kokain menuju Eropa, yang turut memperkeruh situasi politik dan keamanan dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.