Hoaks Politik Mendominasi, Mafindo Temukan 1.593 Kasus

Harianjogja.com, JAKARTA—Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sebanyak 1.593 kasus hoaks atau berita bohong di Indonesia selama satu tahun terakhir, yakni dalam kurun waktu 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, yang didominasi tema politik.

Dari total kasus yang ditemukan, 773 atau 48,5 persen di antaranya merupakan tema politik. Target dari hoaks bertema politik itu paling banyak menyasar pemerintah dengan 374 temuan dan pemerintah asing dengan 126 temuan.

"Sesudah pemilu ini ada beberapa perkembangan, ada beberapa tren yang saya rasa ini perlu untuk kita antisipasi, perlu kita diskusikan. Dari beberapa topik itu ada yang terkait dengan hoaks politik," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Salah satu contoh hoaks politik, yaitu isu Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Rusia membangun pangkalan militer di Indonesia. Berdasarkan penelusuran Mafindo, konten tersebut ternyata palsu.

Pada faktanya, pemerintah tidak pernah memberikan izin kepada negara asing untuk membuka pangkalan militer di wilayah Indonesia.

Contoh kasus hoaks politik lainnya, yakni isu Jepang memasukkan pekerja Indonesia ke dalam daftar hitam (blacklist). Konten tersebut ternyata menyesatkan karena KBRI Tokyo menegaskan tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Jepang mengenai hal itu.

Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menjelaskan tema hoaks terbanyak kedua setelah politik adalah lowongan kerja, yakni dengan 171 kasus atau 10,7 persen dari keseluruhan temuan.

Temuan Mafindo menunjukkan hoaks bertema lowongan kerja paling banyak mencatut entitas pemerintah, korporasi domestik, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sumber atau pemberi kerja palsu.

Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan yang menjadi tema hoaks terbanyak ketiga sepanjang setahun terakhir. Dari 100 kasus hoaks bantuan yang ditemukan Mafindo, 74 kasus di antaranya mengatasnamakan pemerintah.

Berita-berita bohong itu disebarkan melalui berbagai saluran, terbanyak di Facebook dengan 727 temuan, disusul TikTok (366 temuan), Twitter atau X (213 temuan), YouTube (103 temuan), Instagram (95 temuan), dan WhatsApp (36 temuan).

"Sudah bertahun-tahun itu selalu Facebook menjadi saluran tempat penyebaran hoaks, tetapi sekarang sudah mulai ada TikTok. Jadi, angka di TikTok ini memang mulai naik. Dari tahun ke tahun, itu ternyata mulai banyak hoaks di media TikTok," kata Loina.

Menurut Mafindo, meningkatnya sebaran konten hoaks di TikTok terjadi karena media sosial itu mewadahi konten video yang berdurasi singkat, emosional, dan provokatif.

"Nampaknya para produsen hoaks sudah melihat potensi TikTok untuk menggapai anak-anak muda," tuturnya.

Dia melanjutkan pipe dream mendominasi tipe narasi konten hoaks setahun ke belakang. Adapun pipe dream merupakan hoaks yang menggiring harapan palsu kepada publik. Tercatat, ada 831 hoaks yang bertipe pipe dream.

Tipe narasi hoaks lainnya, antara lain boogies (narasi ketakutan atau ancaman palsu) dengan 133 temuan dan wedge driver (narasi memecah belah masyarakat dengan konflik antarkelompok) dengan 601 temuan.

Dari temuan itu, Mafindo merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan edukasi literasi digital, khususnya dalam keamanan digital, termasuk antisipasi konten scam (penipuan) dan deepfake (manipulasi gambar/video menggunakan kecerdasan buatan).

Mafindo juga merekomendasikan pemerintah memperbaiki komunikasi publik dengan membuka jalur dialog, baik virtual maupun langsung, guna mengurangi asimetri informasi.

Negara turut diminta mengantisipasi potensi scam yang dibuat aktor jahat untuk menempel pada kebijakan maupun program-program pemerintah.

Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat memprioritaskan sumber informasi dari kanal media terverifikasi serta tidak mudah membagikan informasi sebelum melakukan verifikasi sumber.

Kepada platform digital, Mafindo merekomendasikan adanya penandaan otomatis (auto label) untuk konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI). Hal ini agar memudahkan masyarakat dalam membedakan antara konten AI dan organik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara