Advertisement
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Kereta api cepat Jakarta/Bandung Whoosh. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak hanya menunggu informasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
“Tentunya kami tidak menunggu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10) malam.
Advertisement
Asep menjelaskan KPK secara umum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tetap mencari informasi maupun bukti-bukti terlebih dahulu.
Walaupun demikian, dia mengatakan bila masyarakat memiliki informasi, maka dapat memudahkan KPK untuk mengusut perkara secara cepat.
BACA JUGA
Oleh sebab itu, dia tetap mengimbau agar masyarakat, termasuk Mahfud MD, bila memiliki informasi dugaan korupsi terkait Whoosh dapat menyampaikan kepada KPK.
“Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat,” katanya.
Sebelumnya, Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.
Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."
KPK pada 16 Oktober 2025, mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Mahfud kemudian merespons KPK dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, yakni pada 18 Oktober 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ribuan Jemaah Gagal Haji 2026, Kemenhaj Buka Opsi Pengganti
Trump Tegaskan AS Tak Akan Pakai Kekuatan Ambil Greenland
Banjir Rendam Jalur Pantura Pati, Polisi Terapkan Rekayasa Arus
Video Karung Uang di Pati Terungkap, KPK Tegaskan Itu Momen OTT
Advertisement
Basarnas Bakal Serahkan Black Box ATR PK-THT ke KNKT untuk Investigasi
Immanuel Sebut Parpol dan Ormas dalam Kasus K3, KPK: Akan Dianalisis
Yusril: Penempatan Perwira Polri di Jabatan Tertentu Tetap Sah
Pembunuh Shinzo Abe Divonis Penjara Seumur Hidup
Krisis Demografi China, Populasi Turun 3,39 Juta Sepanjang 2025
Advertisement
Potongan Jenazah Korban Ketiga Pesawat ATR IAT Ditemukan
Mantan PM Korea Selatan Divonis 23 Tahun Penjara
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah
Mantan PM Korsel Dipenjara 23 Tahun dalam Kasus Darurat Militer
Petugas Haji 2026 Jalani Latihan Semi Militer, Ini Tujuannya
Advertisement
Indonesia Perbarui Ejaan Nama Negara Ada Tailan dan Cad, Ini Daftarnya
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Kopi Arabika Menoreh Disiapkan Jadi Andalan Baru Petani Kulonprogo
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Motor Tak Menyala, Aksi Pencurian 2 Pemuda Salatiga Berakhir
- BGN Pastikan Anak dari Pernikahan Dini dan Siri Tetap Dapat MBG
- HGN ke-66, Persagi DIY Edukasi Gizi 24 Sekolah di Bantul
- Pariwisata Tembus Rekor 2025, Devisa dan Kunjungan Melonjak
- Gerindra Tegaskan Thomas Djiwandono Bukan Lagi Kader
- Maidi OTT KPK, Bagus Panuntun Jadi Plt Wali Kota Madiun
- Dua Perkara Menjerat Sudewo, KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Desa
Advertisement
Advertisement
