Advertisement
Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Hari itu ribuan santri di setiap pondok pesantren memperingatinya.
Berdasarkan dari beragam referensi santri memiliki peran penting dalam berkontribusi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya keterlibatan Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari seorang ulama sekaligus pahlawan nasional yang membantu dalam melawan penjajah.
Advertisement
Berbagai pemikiran Hasyim Asy’ari memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ia mengeluarkan fatwa jihad di kalangan kiai dan santri pesantren, untuk melawan para penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa itu kemudian melahirkan Resolusi Jihad yang disepakati dalam rapat di Kantor Pengurus Besar NU di Bubutan, Surabaya pada 21-22 Oktober 1945.
Oleh karena itulah kemudian mencuat usulan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, hal ini tidak lepas dari sejarah fatwa jihad para santri dalam melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan.
BACA JUGA
Gagasan Hari Santri lahir dari ratusan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Malang, pada tahun 2014. Saat itu, Joko Widodo yang masih menjadi calon presiden berkomitmen untuk mewujudkan usulan tersebut, bahkan menandatangani komitmen untuk menetapkannya pada 1 Muharram.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan tanggal 22 Oktober sebagai pilihan yang lebih tepat karena memiliki nilai sejarah yang kuat. Pasalnya pada tanggal tersebut di tahun 1945, KH Hasyim Asy'ari—seorang ulama besar sekaligus pahlawan nasional—mengeluarkan fatwa resolusi jihad sebagai bentuk seruan kepada umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan pasukan Sekutu.
Usulan hari santri tersebut sempat menulai polemik di tengah masyarakat. Alasan penolakan muncul, mulai dari kekhawatiran polarisasi, hingga ketakutan akan adanya perpecahan karena ketiadaan pengakuan bagi selain santri.
Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hal itu dilakukan melalui penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri pada 15 Oktober 2015.
Berdasarkan situs resmi NU Online Keputusan Presiden tersebut didasari tiga pertimbangan. Pertama, ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan.
Kedua, dipilihnya tanggal 22 Oktober tersebut merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia. Di mana fatwa mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah.
Ketiga, keputusan tersebut diambil untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan NKRI serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu ditetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
Advertisement

Menikah Siri, PNS Gunungkidul Dilaporkan Istri Sah ke Bupati
Advertisement

Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Persib Bandung vs Selangor Malaysia Malam Ini: Pemain, H2H
- Meriahkan 16 Tahun Perjalanan, ZAP Fest 2025 Sapa Kota Yogyakarta
- BGN Tutup 122 SPPG karena Melanggar SOP
- Penjualan Lesu, Apple Pangkas Produksi 1 Juta Unit iPhone Air
- Ropi Roti Tawarkan Program Kemitraan Unik, Modal 100 Persen Ditanggung
- Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, DPR: Patut Ditiru APH Lain
- Sultan: DIY Kudu Pasok 1.000 Ton Sampah per Hari untuk Energi Listrik
Advertisement
Advertisement