Uni Eropa Belum Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina

Harianjogja.com, JAKARTA—Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) belum mencapai kesepakatan mengenai pinjaman baru untuk Ukraina yang dijamin menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Hal itu disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, Senin (20/10/2025).

“Kami telah mengusulkan ‘pinjaman reparasi’ dan berupaya untuk melanjutkannya. Kami telah membuat kemajuan besar, tetapi belum sampai pada kesepakatan. Semoga pada akhir pekan ini, ketika para pemimpin bertemu, kami dapat memberikan laporan lebih lanjut,” ujar Kallas menjelang pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri di Luksemburg.

Pada 17 Oktober, harian Politico melaporkan bahwa Komisi Eropa tengah menjajaki opsi untuk memanfaatkan tambahan dana sebesar 25 miliar euro atau sekitar 29 miliar dolar AS dari aset Rusia yang dibekukan guna mendanai “pinjaman reparasi” bagi Kiev.

Pada pertengahan September, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan pembentukan skema “pinjaman reparasi” baru untuk membiayai kebutuhan perang Ukraina dengan memanfaatkan miliaran aset Rusia yang dibekukan di bank-bank Eropa. Berdasarkan rencana itu, Ukraina akan melunasi pinjaman setelah Rusia membayar “reparasi”.

Sementara itu, pada 25 September, surat kabar Financial Times melaporkan bahwa Kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan agar Uni Eropa memberikan pinjaman tanpa bunga senilai sekitar 140 miliar euro yang bersumber dari aset Rusia yang dibekukan.

Namun, usulan Merz menuai kritik dari Perdana Menteri Belgia Bart De Wever di sela-sela Sidang Umum PBB. Ia memperingatkan bahwa penyitaan aset negara akan menjadi preseden berbahaya, tidak hanya bagi Belgia tetapi juga bagi Uni Eropa secara keseluruhan.

Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada 2022, Uni Eropa dan kelompok G7 telah membekukan hampir setengah dari cadangan devisa Rusia senilai sekitar 300 miliar euro. Sekitar 200 miliar euro di antaranya disimpan di rekening Eropa, terutama di lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Belgia.

Kementerian Luar Negeri Rusia berulang kali memprotes langkah pembekuan dana bank sentral Rusia di Eropa sebagai tindakan pencurian. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Moskow dapat menanggapi dengan menahan aset negara-negara Barat yang berada di wilayah Rusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara