Advertisement
Pemerintah Diminta Membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia, Ini Tujuannya
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah diminta membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia sebagai wujud kepedulian negara untuk memastikan hak-hak lansia dapat terpenuhi.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor mengatakan pihaknya menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak lansia, khususnya perempuan yang menghadapi kerentanan berlapis.
Advertisement
Menurutnya, Komisi Nasional Lanjut Usia menjadi krusial sebagai wujud kepedulian negara untuk memastikan hak-hak lansia terpenuhi "Hak tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pengakuan atas suara, pengalaman, dan partisipasi aktif lansia dalam kehidupan sosial maupun kebijakan publik," kata Maria Ulfah Anshor, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memasuki era penuaan penduduk dengan lansia mencapai 12 persen dari total populasi, mayoritas di antaranya perempuan, yakni sekitar 52 persen.
BACA JUGA
Di antara para perempuan lansia tersebut, terdapat korban kekerasan berbasis gender maupun korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menuntut kebenaran, keadilan, dan pemulihan.
Di saat yang sama, capaian pendidikan menunjukkan perempuan lulusan perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik di perkotaan maupun pedesaan.
"Pengetahuan mereka berharga untuk memperoleh hak hidupnya yang lebih bermartabat serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan, pemulihan, dan ruang partisipasi yang setara, termasuk bagi mereka korban kekerasan, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan penyandang disabilitas," kata Maria Ulfah Anshor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
Advertisement
Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
Kecelakaan Beruntun, Bus Budiman Tabrak 4 Kendaraan di Rancaekek
Pungli THR Bupati Cilacap Ternyata Sudah Berlangsung Sejak 2025
Kedubes Iran di Jakarta Santuni 200 Pelajar Kenang Tragedi Kota Minab
Menhub Imbau Pemudik Pilih Jalur Aman Bencana dan Pantau Cuaca
Advertisement
Indonesia Pilih Tak Jadi Co-Sponsor Resolusi Konflik Iran vs AS-Israel
Kemlu RI Beri Bantuan Hukum 19 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand
KPK Tahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Terkait Kasus Pemerasan THR
Mudik Gratis CFG Berangkatkan 225 Pemudik dari Jakarta
Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
Advertisement
Volume Lalu Lintas Jabodetabek dan Jabar Naik Jelang Lebaran 2026
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Imsak, Subuh hingga Buka Puasa Jogja Sabtu 14 Maret 2026
- Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 14 Maret 2026 dari Palur hingga Tugu
- Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 14 Maret 2026 dari Tugu ke Palur
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 14 Maret 2026
- Jadwal KA Prameks Kutoarjo-Jogja Sabtu 14 Maret 2026, Cek Rutenya
- 5 Aplikasi Saham Terpercaya untuk Pemula 2026
- 6 Rekomendasi Aplikasi Investasi Saham Terbaik 2026
Advertisement
Advertisement
