Advertisement
KPK Periksa 3 Dirut Perusahaan Swasta Terkait Korupsi Bansos Presiden saat Covid-19
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (ANTARA - Rio Feisal)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga direktur utama perusahaan swasta sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19. Kasus ini terjadi wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Pemeriksaan atas nama AHJ selaku Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo, UK selaku Dirut PT Famindo Meta Komunika, dan TM selaku Dirut PT Anomali Lumbung Artha,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Kejagung Tetapkan Cheryl Darmadi DPO TPPU Korupsi Duta Palma
Sebelumnya, pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020.
Menurut KPK, modus dalam kasus tersebut adalah mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut berdasarkan perhitungan awal mencapai Rp125 miliar.
Sementara itu, penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kemensos. Pada kesempatan berbeda, Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI pada 27 Juni 2024, mempersilakan KPK untuk mengusut kasus tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Kuota Haji Menguat, KPK Siapkan Pengumuman Penting Senin
Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
Dentuman di Langit Israel, Warga Terluka dan Bangunan Rusak
Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
Advertisement
Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Minta Perizinan Pelanggar Dicabut
Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Advertisement
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
Advertisement
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Baru Terima SK, Puluhan ASN Gunungkidul Diminta Turun ke Warga
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
- KA Gajayana Menemper Orang di Kalasan, KAI Ingatkan Area Steril
- Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
- Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
- Pengurus PB HMI Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelecehan
- KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Advertisement
Advertisement
