Advertisement
Bidik Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK: Kami Lakukan Gelar Perkara
Pekerja membersihkan logo KPK, di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. - Antara - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah beberapa kali melakukan gelar perkara dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus di era Menag Yaqut Cholil.
“Ada, kami lakukan beberapa kali,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Advertisement
Budi menjelaskan gelar perkara dilaksanakan KPK untuk menyampaikan progres penyelidikan yang sudah dilakukan tim.
“Dengan demikian, kami bisa melihat perkembangan dari sebuah penanganan perkara,” katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Masih Bahas Soal Penghapusan Beras Medium dan Premium
Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Setelah pernyataan pada tanggal tersebut, KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti ustad Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.
Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2024 er Menag Yaqut, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.
BACA JUGA: Tiga Hakim yang Vonis Tom Lembong Bersalah Dilaporkan ke MA
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS
Polisi Gagalkan Pengiriman 5 PMI Ilegal ke Malaysia
Kemenag Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi pada 2027
Mensesneg Bantah Kabar Ahmad Muzani Gantikan Tito Karnavian
Advertisement
Bidik Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK: Kami Lakukan Gelar Perkara
Menkum Sebut Narapidana Semua Kasus Bisa Terima Amnesti dan Abolisi
Tiga Hakim yang Vonis Tom Lembong Bersalah Dilaporkan ke MA
Advertisement
Ancam Bawa Bom, Penumpang Lion Air Ditetapkan Sebagai Tersangka
Status Gunung Burni Telong Aceh Waspada, Pendakian Ditutup
Dasco Bantah Tukar Guling Dukungan PDIP dengan Amnesti Hasto
Tom Lembong Laporkan Auditor Kasus Impor Gula ke Ombudsman dan BPKP
KPK Panggil Auditor Terkait TPPU Eks Mentan SYL
Advertisement
Penumpang Lion Air Ancam Bom Ditetapkan Tersangka
Berita Pilihan
- Kemenag Tak Lagi Urus Haji Mulai 2026, Kini Fokus Layanan dan Pendidikan Keagamaan
- Menkum Sebut Narapidana Semua Kasus Bisa Terima Amnesti dan Abolisi
- Ancam Bawa Bom, Penumpang Lion Air Ditetapkan Sebagai Tersangka
- Status Gunung Burni Telong Aceh Waspada, Pendakian Ditutup
- Kasus dengan Lisa Mariana, Ridwan Kamil Akan Tes DNA di Bareskrim Polri
Advertisement
Bupati Bantul Perbolehkan Warganya Kibarkan Bendera One Piece
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Renovasi Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung pada 17 Agustus 2025
- Pendanaan dari AS Disetop, PBB Bakal PHK 3.000 Karyawan
- Gugatan Wanprestasi Mobil Esmka di PN Solo, Ini Respons Jokowi
- Hasto Dapat Amnesti, Megawati Sedih Terhadap KPK, Ini Respons Setyo Budianto
- Percepatan Cek Kesehatan Gratis, Jemput Bola ke Sekolah Sasar 53 Pelajar
- Soal Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI, Ini Kata Istana Kepresidenan
- KPAI Konfirmasi Dua Anak di Pantai Batang Diajak Meninggal Bareng Ibunya
Advertisement
Advertisement
