Advertisement
DPR Sebut Terima Permohonan Perubahan Rencana IKN, Rincian Belum Jelas
Salah satu embung yang terdapat di IKN.ist - pupr
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR telah menerima surat permohonan konsultasi perubahan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Permohonan itu diajukan Kepala otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
Dia mengatakan surat itu telah diterima oleh pimpinan DPR RI pada Senin (21/7). Hal itu diumumkan Adies pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan penutupan masa sidang.
Advertisement
"Tanggal 21 Juli 2025. Hal, permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara," kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, (24/7/2025).
Dia mengatakan surat dari Kepala OIKN itu bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.
Namun dia belum menjelaskan secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut.
BACA JUGA: Call Center PMI Kulonprogo Diduga Dicatut untuk Pinjol, Penagih Mencari SV
Selain itu, dia juga mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/799/Pw.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahkamah Konstitusi.
Dia pun belum menyebut secara rinci terkait surat-surat itu. "Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku," kata dia.
Adapun dalam Rapat Paripurna Ke-25 DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 itu, DPR RI akan membahas enam agenda, di antaranya mengenai laporan terkait RAPBN, pengambilan keputusan usul RUU Haji dan Umrah, hingga pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Mutilasi Kediri, Terdakwa Divonis Seumur Hidup
WNA Tiongkok Curi Perhiasan Senilai Rp4,5 Miliar di Karawaci
Lowongan Kerja Koperasi Merah Putih, Ini Syarat dan Jadwalnya
Khalid Basalamah Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Terkait Kuota Haji
Advertisement
Dipecat Prabowo, Budi Arie Mengaku Tak Kaget
BMKG Deteksi Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia
Rp10,8 Triliun untuk Kementerian PKP Mayoritas untuk Renovasi Rumah
Menko Yusril Kunjungi Delpedro Marhaen di Rutan Polda Metro
Disebut Sembarangan, Menkeu Purbaya: Mereka Tak Ngerti Ekonomi
Advertisement
Khalid Basalamah Diperiksa Saksi Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
Bos Gudang Garam Beri Penjelasan Video Viral PHK Massal
Siswi SMK Ditetapkan Tersangka Pembuangan Bayi, Pacar Hanya Saksi
Ribuan Paket Beras SPHP Disalurkan ke Masyarakat
Ditunjuk Jadi Menko Polkam Ad Interim, Ini Kata Sjafrie Sjamsoeddin
Advertisement
KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis Pertamina
Berita Pilihan
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
- Kecam Pemerasan Tarif, BRICS Bakal Lakukan Perlawanan
- Merasa Omongannya Dipelintir, Purbaya Minta Maaf dan Bakal Berhati-hati
- Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu
- Serikat Ojol Ketemu Pimpinan DPR Desak Prabowo Teken Perpres
Advertisement
Pembangunan Gedung Parkir Tuntas, Bupati Sleman Segera Operasionalkan Pasar Godean
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 66 Pekerja Migran Dideportasi dari Malaysia, Diduga Korban TPPO
- Prabowo Rombak Kabinet, Ini Reaksi Para Ketum Partai
- Tanggapan Puteri Komarudin Soal Isu Gantikan Dito Ariotedjo Sebagai Menpora
- 123,1 Juta Bidang Tanah Terdaftar Lewat PTSL
- 19 Orang Tewas Dalam Bentrokan di Nepal, Militer Diterjunkan
- Setelah Didemo Gen Z, Nepal Cabut Pemblokiran Medsos
- Gubernur Jatim Bantah Isu PHK Massal di PT Gudang Garam
Advertisement
Advertisement
