BPOM Periksa 198 SPPG untuk Dukung Keamanan Pangan Program MBG

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan selama periode 2024–2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga itu mendukung ketahanan pangan sekaligus melindungi masyarakat melalui pengawasan produk yang beredar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dari total izin edar tersebut, sebanyak 105.354 diberikan kepada produk dalam negeri dan 39.509 untuk produk impor.

Menurut Taruna, pengawasan pangan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap produk yang beredar di Indonesia. BPOM juga memperkuat penyampaian informasi gizi agar masyarakat dapat lebih mudah memahami kandungan pangan sebelum memilih produk.

"BPOM juga menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Peraturan tersebut mengatur tentang pencantuman informasi nilai gizi melalui penerapan Nutri-Level, sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami dalam memilih pangan," kata Taruna di Jakarta, Sabtu.

BPOM Perkuat Pengawasan Program MBG

Taruna menjelaskan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BPOM menjalankan peran dalam memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu.

Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui pengawasan keamanan pangan, pendampingan fasilitas pelayanan, dan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Pada semester I 2026, BPOM memeriksa 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, lembaga tersebut memberikan pendampingan kepada 76 SPPG untuk mendukung penerapan praktik pengolahan pangan yang baik dan sistem keamanan pangan.

“BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program," katanya.

Taruna menegaskan pemenuhan kebutuhan gizi dalam program MBG perlu disertai jaminan keamanan pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prabowo Soroti Kemandirian Pangan

Kepala BPOM Taruna Ikrar turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Sidang tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan pemerintahan sekaligus penegasan arah kebijakan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras dan dedikasi jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama pemerintahan. Presiden juga menyoroti upaya Indonesia menjaga ketersediaan pangan di tengah ketidakpastian global.

“Di tengah kita lihat dunia penuh tantangan, kita masih bersyukur, masih bersyukur bahwa kita relatif dalam keadaan baik. Pangan kita terkendali, prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo menegaskan kemandirian pangan merupakan hal strategis bagi ketahanan nasional, terutama ketika krisis berpotensi menghambat pasokan dari negara lain.

“Dalam waktu cepat, saudara-saudara, pangan itu menentukan karena sekarang pangan bisa menjadi senjata,” tuturnya.

Presiden juga mengingatkan jajaran pemerintahan agar terus bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antarkementerian dan lembaga diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara