Advertisement
DPR RI Setujui Kebijakan Murid Tanpa PR di Jawa Barat, Ini Catatannya
Ilustrasi siswa baru / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengaku setuju dengan kebijakan tidak memberikan Pekerjaan Rumah (PR) pada murid di Jawa Barat, namun bukan meninggalkannya tanpa edukasi.
Menurut Hetifah, tidak diberikannya PR pada siswa, bakal memberikan kesempatan pada siswa untuk memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas lain di luar kegiatan belajar-mengajar formal.
Advertisement
"Jadi anak-anak juga perlu waktu untuk melakukan hal lain yang tidak terkait langsung dengan sekolah itu. Tapi bukan berarti tidak ada edukasi di rumahnya," kata Hetifah di Bandung, Senin.
BACA JUGA: 25 Ribu Jemaah Haji Bergerak dari Mina ke Makkah Hari Ini Senin 9 Juni 2025
Menurut dia, hal ini menjadi tantangan juga untuk orang tua agar menciptakan edukasi di rumah. Karenanya dia menilai pihak sekolah bisa memberikan tugas bukan pada muridnya tapi ke orang tua siswanya.
"Di sini tantangannya, bisa tidak orang tua mengisi waktu. Ya, mungkin harus diberi tugas pada orang tuanya bukan ke anaknya," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan aturan yang melarang para guru sekolah untuk memberi Pekerjaan Rumah (PR) bagi siswa-siswi mereka.
"Kami hari ini mengeluarkan surat edaran, itu larangan bagi guru untuk memberikan PR ke siswanya," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Selasa.
Hal itu dilakukan, kata Dedi, demi efektifitas belajar, karena selama ini PR siswa yang dibawa ke rumah kerap kali dikerjakan oleh orang tuanya.
Selanjutnya, Dedi menilai dengan aturan ini akan membuat nyaman bagi anak-anak ketika di rumah dan memberikan waktu bagi mereka lebih produktif lewat berbagai kegiatan.
BACA JUGA: Dokter Perkosa Pasien, Ini Hasil Pemeriksaan Psikologis Pelaku
"Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan relaks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebon. Sehingga menjadi mereka produktif," katanya.
Dilansir Antara, terkait pihak di Pemprov Jabar, edaran Gubernur soal larangan tidak memberikan PR bagi siswa dan siswi sekolah sampai saat ini belum diterbitkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Dorong Pemerintah Indonesia Aktif Redakan Ketegangan Iran-Israel
Advertisement
Bank Dunia: Data BPS Lebih Relevan untuk Mengukur Kemiskinan di Indonesia
Lulusan SMP Asal Jaten Karanganyar Kesulitan Cari SMA/SMK, Ini Penyebabnya
Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Akan Segera Digelar di IPDN
Advertisement
Lakukan Haji Ilegal, 37 WNI Ditangkap Aparat Arab Saudi
PDIP Akan Tulis Ulang Sejarah untuk Tandingi Kementerian Kebudayaan
Advertisement
Berita Pilihan
- Rumah Bersubsidi Khusus Gen Z Bakal Dibangun di Wilayah Perkotaan
- Indonesia Berharap Dukungan Belanda untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa
- BPS Sebut Harga Beras Terus Naik di Beberapa Kabupaten/Kota pada Minggu Kedua Juni 2025
- Novel Baswedan Jadi Wakil Ketua Satgas Penerimaan Negara
- Fasilitas Migas Iran Kena Serangan Rudal Israel, Picu Kekhawatiran Pasar
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Iran Bantah Kirim Pesan ke Israel Lewat Pihak Ketiga
- Tiba di Singapura, Presiden Prabowo Disambut Pelajar dan Mahasiswa
- Konflik dengan Israel Kian Memanas, Presiden Iran Jalin Komunikasi dengan Erdogen dan Macron
- Internet di Jalur Gaza Kembali Aktif
- Iran Tangkap Dua Agen Mossad
- Kemenkes RI: Sudah Ada 179 Kasus Positif Covid-19
- Kementerian Luar Negeri Iran Jadi Target Sasaran Serangan Israel
Advertisement
Advertisement
