Advertisement
Bahlil Beri Tugas Jajarannya untuk Evaluasi 5 Kawasan Tambang di Raja Ampat
Bahlil Lahadalia. - Istimewa.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan inspektur tambang untuk mengevaluasi lima tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, guna memastikan seluruh aktivitas tambang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk pulau lain, kami bersama Menteri ESDM [Bahlil Lahadalia] melihat dari atas. Tapi, nanti kami juga menugaskan inspektur tambang untuk melihat pulau-pulau lain,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam meninjau Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, dikutip Minggu.
Advertisement
Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM meliputi aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, sebagaimana yang menjadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023.
BACA JUGA: Berseteru dengan Trump, Miliarder AS Elon Musk Akan Dirikan Parpol Baru
Putusan tersebut melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. Tri menyampaikan, selain pertambangan nikel di Pulau Gag, pulau lain yang sempat memiliki izin produksi berlokasi di Pulau Kawe.
“Di Kawe itu pun berhenti tahun 2024, total produksi yang sudah dilakukan sekitar 700-an ribu ton,” kata Tri.
Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.
Kemudian, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025. “Izin yang sudah diberikan tidak akan mengalami perubahan tata ruang,” ucap Tri Winarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan Kurikulum Digital untuk Sekolah Rakyat
Daftar Wilayah Diterjang Tsunami akibat Gempa Rusia
Ada Nama Vara dan Dion dalam Pusaran Kasus Kematian Diplomat Arya
Advertisement
Antisipasi Tsunami dari Gempa Rusia, Pemerintah Minta Warga Menjauhi Pantai
Puan Maharani Beberkan Jadwal Kongres PDIP
Kemlu RI: Belum Ada Laporan WNI Terdampak Gempa Rusia
Advertisement
Menteri Brian Yuliarto Dalami Kasus Dugaan Pelanggaran 16 Guru Besar ULM
KPK Periksa Staf Khusus Nadiem Terkait Korupsi Google Cloud
Otoritas Rusia Tegaskan Gempa di Pesisir Kamchatka Berkekuatan Magnitudo 8,5
Advertisement
PPATK: 1 Juta Rekening Diduga Terkait dengan Tindak Pidana
Berita Pilihan
- Polisi Tangkap 11 WNA China yang Gunakan Sebuah Rumah di Cilandak Tempat Penyamaran Polisi Wuhan
- Pemerintah Siapkan Kurikulum Digital untuk Sekolah Rakyat
- JPU KPK Belum Putuskan Soal Banding Hasto Kristiyanto
- Terkait Meninggalnya Arya Daru, Ini Hasil Temuan dari Apsifor
- 30 Orang di Beijing Tewas Akibat Hujan Lebat
Advertisement
400 Kuburan di Tiga Kompleks Pemakaman di Kaweden Terdampak Tol Jogja-Solo Bakal Direlokasi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Nyatakan Tak Ada Ancaman Fisik & Psikis Terhadap Arya Daru
- PPTAK Nyatakan 10 Juta Rekening Bansos Dormant 3 Tahun, Dana Mengendap Rp2,1 Triliun
- 30 Orang di Beijing Tewas Akibat Hujan Lebat
- Terkait Meninggalnya Arya Daru, Ini Hasil Temuan dari Apsifor
- Begini Sosok Kwik Kian Gie di Mata Anak Bungsunya
- Jumlah Korban Tewas di Jalur Gaza Akibat Serangan Israel Capai 60.000 Orang
- JPU KPK Belum Putuskan Soal Banding Hasto Kristiyanto
Advertisement
Advertisement
