Pertamina Sisir Perairan Karawang Cek Dugaan Kebocoran Pipa Gas
PHE ONWJ menyisir perairan Karawang usai dugaan kebocoran pipa gas. Hasil pemeriksaan menunjukkan fasilitas operasi tetap aman dan normal.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran pengawasan internal Kementerian Ketenagakerjaan dengan memeriksa Inspektur Jenderal sebagai saksi dalam skandal dugaan pemerasan sertifikat K3.
“Pemeriksaan atas nama RDS selaku Irjen Kemenaker,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (16/12). Pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus ini telah menyeret sejumlah pejabat tinggi Kemenaker. Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka. Pada hari yang sama, meski sempat berharap mendapat amnesti, Immanuel dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berikut daftar 11 tersangka awal berdasarkan identitas jabatan saat perkara terjadi:
Selanjutnya, pada 11 Desember 2025, KPK menambah tiga tersangka baru:
Pemeriksaan terhadap Irjen Kemenaker Roni Dwi Susanto merupakan upaya KPK untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap keterkaitan lebih lanjut dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengurusan sertifikat K3 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PHE ONWJ menyisir perairan Karawang usai dugaan kebocoran pipa gas. Hasil pemeriksaan menunjukkan fasilitas operasi tetap aman dan normal.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta perguruan tinggi mengintegrasikan sains, agama, dan Pancasila untuk mencetak SDM unggul.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.
Dewan Pendidikan DIY menyoroti dugaan ketidaksetaraan fasilitas belajar siswa non muslim di SMA Negeri dan meminta seluruh sekolah memenuhi hak belajar setara.
Destry Damayanti ditunjuk sebagai Gubernur sementara BI. LHKPN mencatat total harta kekayaannya mencapai lebih dari Rp100,236 miliar.