Dirjen Minerba: Hilirisasi SDA Bagian Bela Negara

Harianjogja.com, JOGJA—Konsep bela negara di era saat ini tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan militer semata. Di sektor mineral dan batubara mendorong pengelolaan sumber daya alam yang ada, transparan, hilirisasi dan berorientasi untuk kemakmuran rakyat menjadi salah satu bagian dari bela negara.

Hal itu disampaikan Dirjend Minerba Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T., dalam Orasi Ilmiah bertajuk Bela Negara dan Demokrasi: Pengelolaan Mineral dan Batubara Menuju Indonesia Emas 2045 pada Sidang Terbuka Senat Dies Natalis ke-67 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Minggu (15/12/2025).

"Semangat bela negara tidak hanya dimaknai dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat," katanya.

Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta ini menambahkan sektor energi dan sumber daya mineral disebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta kemandirian nasional. Pasalnya Indonesia memiliki posisi strategis secara global dengan cadangan mineral unggulan, seperti nikel terbesar di dunia, bauksit peringkat keempat, timah peringkat kedua, serta batubara peringkat ketujuh dunia.

"Potensi tersebut, apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan, ini mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal," katanya.

Sektor minerba masih memberikan kontribusi mayoritas pada perekonomian Indonesia, sekaligus menopang capaian target Indonesia Emas 2045. Subsektor batubara misalnya, masih menjadi penopang penting sektor energi dan perekonomian nasional. Pada tahun 2024, kinerja produksi batubara Indonesia menunjukkan capaian yang melampaui target. Dari target produksi sebesar 710 juta ton, realisasi produksi mencapai 836,1 juta ton atau 117,76 persen dari target.

Berdasarkan RPJPN 2025–2045, Indonesia menargetkan menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 9,8 triliun dan pendapatan per kapita di kisaran USD 23.000–30.000 pada 2045. "Untuk mencapai target tersebut, hilirisasi minerba dipandang sebagai kunci peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur industri nasional," katanya.

Hilirisasi nikel memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Salah satu dampak utama terlihat pada peningkatan pendapatan tenaga kerja, khususnya di wilayah industri pengolahan nikel seperti Morowali dan Halmahera Tengah.

Berdasarkan data Sakernas, rata-rata pendapatan tenaga kerja di dua daerah tersebut secara konsisten melampaui rata-rata nasional sejak 2018 hingga 2022. Pada 2022, pendapatan tenaga kerja di Morowali mencapai sekitar Rp3,96 juta, Halmahera Tengah Rp2,91 juta, sementara rata-rata nasional berada di kisaran Rp2,57 juta.

Selain aspek ekonomi, hilirisasi nikel turut mendukung program elektrifikasi pedesaan. Industri baterai listrik menjadi bagian dari program prioritas nasional, termasuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW. Untuk mendukung elektrifikasi pedesaan, dibutuhkan kapasitas baterai sekitar 6 GWh. 

"Pemerintah saat ini terus mendorong kebijakan hilirisasi melalui pembangunan smelter, pengembangan industri turunan, serta integrasi rantai pasok dalam negeri. Kebijakan ini terbukti memberikan dampak nyata, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan industri, pembukaan lapangan kerja baru, serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor minerba," ujarnya..

Ia juga menyoroti digitalisasi pengelolaan minerba melalui sistem terintegrasi seperti MinerbaOne, e-RKAB, MOMS, dan e-PNBP yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan kegiatan pertambangan. Transformasi digital ini dapat menekan praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha.

"Pemerintah berkomitmen memperluas akses pengelolaan tambang bagi masyarakat melalui koperasi, UMKM, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di luar Pulau Jawa, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis ilmu pengetahuan," katanya.

Tri Winarno menegaskan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat terhadap prinsip keberlanjutan. "Kedaulatan energi dan pengelolaan minerba yang bertanggung jawab dipandang sebagai bagian integral dari bela negara demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News