Advertisement
LKPP: Kementerian Lembaga Wajib Gunakan Produk Lokal TKDN 40 Persen
Ilustrasi import. Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan kementerian/lembaga wajib menggunakan produk lokal dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40%.
Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandoyo mengatakan, aturan tersebut berlaku apabila sudah terdapat produk lokal yang nilai TKDN-nya di atas 40%. “Jadi kalau sudah ada produk dalam negeri di atas 40% ya sudah wajib beli itu,” kata Yulianto, dikutip Minggu (11/5/2025).
Advertisement
Dia menerangkan, dalam aturan baru TKDN untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 46/2025, pemerintah telah mengatur pembelanjaan dengan preferensi atau prioritas nilai lebih terhadap produk dalam negeri (PDN).
BACA JUGA: Industri Alkes Cemas Hadapi Dampak Kebijakan Tarif Timbal Balik AS
Produk impor akan lebih diminimalisir lantaran pembelian pemerintah untuk produk lokal makin diprioritaskan dengan nilai TKDN minimal 25%.
“Jadi ada formulasi itungannya lah. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kompetisi antara produk dalam negeri sama impor itu produk dalam negeri diberi semacam preferensi nilai lebih gitu ya,” terangnya.
Yulianto menerangkan, jika produk yang dibutuhkan pemerintah belum ada yang mampu memenuhi di atas 40% maka akan ada persaingan antar produk lokal di level tersebut, termasuk impor.
“Cuma kompetisinya tetap ada formulasi preferensi nilai lebih terhadap produk dalam negeri ketika akan dipersaingkan kurang lebih begitu,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pada revisi aturan TKDN yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto akhir April lalu pada Perpres 46/2025, menyoroti nilai TKDN minimal 25% dalam pembelanjaan pemerintah apabila produk dalam negeri tidak mencukup atau belum diproduksi dalam negeri.
Pada regulasi TKDN sebelumnya yang tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, pemerintah dapat langsung membeli produk impor jika produk dalam negeri yang penjumlahan skor TKDN dan BMP belum mampu di atas 40%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gaya Koboi Menkeu Purbaya Mulai Disoroti Banyak Pihak
Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi Dinas PUPR Kabupaten OKU
Ratusan Pekerja Konstruksi Baja Gelar Demo di Gedung Bea Cukai
Advertisement
Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
BMKG Beberkan Penyebab Gempa Bumi Magnitudo 5,5 di Buol Sulteng
KPK Pelajari Putusan DKPP Terkait Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU
Advertisement
BMKG: Gempa Bumi Magnitudo 5,5 Guncang Buol Sulteng Pagi Ini
Banjir Jakarta Hari Ini, 20 RT di Jaktim dan Jaksel Terendam
560 SPPG Sudah Tersertifikasi SLHS
Angka Stunting Masih Tinggi, Pengaruhi Kualitas SDM
Presiden Prabowo dan Panglima TNI Bahas Pengiriman Pasukan ke Gaza
Advertisement
Brigadir Polisi Bayu Terbukti Terima Suap Proyek DAK, Divonis 5 Tahun
Berita Pilihan
- Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
- Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
- Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- KPK Geledah BI-OJK, Anggota DPR Rajiv Diperiksa dari Laporan PPATK
- Revitalisasi Rampung, 400 Pedagang Pasar Terban Pindah Akhir Tahun
- Klasemen Liga Prancis, PSG Geser Marseille
- Seleksi Sekda Temanggung Dibuka, Bupati Dorong ASN Mendaftar
- Honda Big Wing, Fasilitas Premium untuk Pecinta Motor Besar Honda
- Regulasi Baru Didorong Percepat Akses Terapi Stem Cell di Indonesia
- 512 Pesantren Jadi Percontohan Program Ramah Anak
Advertisement
Advertisement
