Advertisement
Kemenag Gagas Wakaf Hutan untuk Mengatasi Degradasi Lingkungan
Hutan / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agama tengah mengembangkan ekosistem wakaf produktif sebagai solusi merawat kelestarian lingkungan yang terus terdegradasi.
"Wakaf hutan adalah langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu.
Advertisement
Abu mengatakan wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Sang Pencipta dan konsep wakaf menjadi instrumen yang sangat relevan dalam hal ini.
Safari ini, kata dia, digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag dengan mengusung kajian bertajuk Menanam Akar di Surga: Dari Umat untuk Masa Depan, yang terbuka untuk umum.
Selain itu, terdapat lokakarya khusus bertema Nazhir by Hutan Wakaf Bogor: Replikasi Model Hutan Wakaf, yang diperuntukkan bagi peserta undangan terpilih.
BACA JUGA: Cara Penukaran Uang Baru Lewat Platform Pintar BI
Acara ini digelar di empat lokasi berbeda, yakni pada 6 Maret 2025 di Wajo, Sulawesi Selatan, 9 Maret 2025 di Gunung Kidul Yogyakarta, 11 Maret 2025 di Tasikmalaya Jawa Barat, dan 14 Maret 2025 di Padang Sumatera Barat.
Menurut Abu, inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat peran wakaf sebagai solusi ekonomi dan lingkungan.
"Kita ingin masyarakat memahami bahwa wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa hutan yang memberikan manfaat jangka panjang," katanya.
Ia berharap program ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan wakaf hijau, baik sebagai pewakaf, nazir, maupun penerima manfaat.
"Kemenag berharap melalui program ini, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan wakaf hijau. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui narahubung resmi yang telah disediakan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Megawati Belum Dipastikan Hadir di Istana Saat Perayaan HUT RI ke 80
Selain Yaqut Cholil, KPK Geledah Rumah ASN Kemenag, Satu Mobil Disita
Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
Advertisement
RAPBN 2026, Pemerintah Anggarkan Rp508,2 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Rumah Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Digeledah KPK
Pidato Kenegaraan Presiden RI, LaNyalla: Prabowo Konsisten dengan Prinsipnya
RAPBN 2026, Gaji Guru dan Dosen Dianggarkan Rp178,7 Triliun
RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
Advertisement
RAPBN 2026, Makan Bergizi Gratis Dapat Jatah Rp335 Triliun
Presiden Menambah Satuan di TNI, Ini Daftarnya
Korupsi Kuota Haji, KPK: Ada Barang Bukti Diduga Dihilangkan di Kantor Maktour
Presiden Sebut Komisi Yudisial Berperan Menjaga Integritas Hakim
Pasha Ungu Sebut Telah Terima Royalti Musik dari LMKN
Advertisement
Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
Berita Pilihan
- Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
- RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
- Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
- Presiden Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Penyelewengan
- Upaya Paksa Bupati Pati Belum Dilakukan KPK, Karena Banyak Klaster
Advertisement
BMKG Prakirakan Cuaca di DIY Tiga Hari ke Depan Hujan Ringan hingga Sedang Singkat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Suap Pembangunan Jalur Kereta Api, Pengembalian Uang oleh Bupati Pati Tidak Menghapus Pidana
- Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Sidang Tahunan MPR Jumat Pagi Ini
- Link Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo
- Suhu di Bandung Capai 14.4C, BMKG Perkirakan Bisa Sampai Akhir Bulan
- Dugaan Korupsi Terkait Tambang di Lombok-NTB, KPK Lakukan Penyelidikan
- MPR Nilai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berguna untuk Masyarakat
- Upaya Paksa Bupati Pati Belum Dilakukan KPK, Karena Banyak Klaster
Advertisement
Advertisement
