Advertisement
Pakar Kebijakan Publik Sebut Program Kesehatan Gratis Mendorong Kesadaran Masyarakat

Advertisement
Harianjogja.com, PURWOKERTO—Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dilaksanakan pemerintah mulai Februari 2025 ditujukan untuk mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya. Hal ini diutarakan Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi.
"Kadang-kadang 'kan kesadaran masyarakat kita untuk memeriksakan kesehatannya belum menjadi kesadaran, belum menjadi kebutuhan," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (4/2/2025).
Advertisement
Menurut dia, Program PKG yang menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat sebagai alat pemerintah untuk mengingatkan masyarakat memeriksa kesehatan sedikitnya satu kali dalam setahun.
"Dengan adanya Program PKG setiap ulang tahun, paling tidak itu sebagai cara untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa hal itu merupakan kebutuhan untuk menjaga kesehatan, sehingga bisa mengantisipasi barangkali ada hal-hal yang harus ditangani lebih dini," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan kado istimewa berupa Program PKG kepada masyarakat saat berulang tahun.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya dobel anggaran dalam pelaksanaan Program PKG mengingat selama ini pemerintah telah memberikan layanan kesehatan secara gratis melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Prof Slamet menilai hal itu tidak akan terjadi karena jika pemerintah menghadirkan Program PKG berarti memang biaya layanan pemeriksaan kesehatan tersebut tidak dibiayai dalam Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
"Dengan adanya kebijakan ini, paling tidak ada fasilitas yang mungkin diketahui dan itu manfaatnya besar bagi orang-orang tertentu. Saya pikir bagus dan tidak berbenturan (dengan Program JKN), yang penting program semacam itu diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan," kata Prof Slamet.
BACA JUGA: Daftar Drakor Bulan Februari 2025, Ada Jisoo dalam Newtopia
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk Program PKG yang dilaksanakan mulai Februari 2025 dengan sasaran bayi baru lahir usia 2 hari, balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun, dewasa usia 18-59 tahun, serta lansia mulai usia 60 tahun.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan publik dapat menikmati layanan PKG, meskipun bukan peserta BPJS Kesehatan, karena layanan itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua orang.
Meski kepesertaan BPJS Kesehatan tidak diwajibkan untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kata Menkes, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Dia menyebutkan kepesertaan itu menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.
"Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan," kata Menkes dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Donald Trump Larang Warga Palestina Kembali ke Gaza
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
- Empat Warga Kota Bogor Meninggal Dunia Usai Tenggak Miras Oplosan
- Nusron Wahid Pastikan Kebakaran Gedung ATR/BPN Murni Musibah
- Sepanjang Januari 2025, KAI Amankan Barang Penumpang KA Senilai Rp1,19 Miliar
Advertisement

Pelaku UMKM Kuliner Ikuti Pelatihan Higienitas Pangan hingga Edukasi Akses Permodalan
Advertisement

Hangat dan Intimnya Romantic Dinner Hari Valentine bareng Pasangan di Royal Garden
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Pengganjal Skenario Efisiensi Anggaran, Dahnil Ikut Bersuara
- Cara Melapor Jika Bertemu Anggota Polisi Nakal, Bisa WA Langsung ke Propam
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
- Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus Menteri Pertahanan, KPK: Wajib Lapor Harta Kekayaan
- Bareskrim Mengaku Kesulitan Menangkap Bandar Narkoba Internasional Fredy Pratama
- Yusril Rekomendasikan Penetapan Satu Intitusi Penjaga Keamanan Laut
- Petinggi IKN Ali Berawi Tiba-tiba Mundur dari Jabatannya, Begini Penjelasan Otorita
Advertisement
Advertisement