Advertisement
Unit Investigasi Gabungan Korsel Ajukan Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol
Warga Korea Selatan menghadiri rapat umum yang menyerukan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di dekat Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. ANTARA/Xinhua - Yao Qilin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Unit investigasi gabungan Korea Selatan (Korsel) mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer.
Usulan tersebut dilayangkan pada Senin (30/12) oleh Unit investigasi yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (Corruption Investigation Office for High-ranking Officials/CIO).
Advertisement
BACA JUGA: Pemerintah Korsel Selidiki Maskapai Jeju Air, Ini Alasannya
Unit khusus ini juga beranggotakan Kantor Investigasi Nasional (National Office of Investigation/NOI), dan kantor pusat investigasi Kementerian Pertahanan Korsel.
Unit ini menyebutkan dalam sebuah pemberitahuan singkat bahwa mereka telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Yoon pada tengah malam ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.
Hal ini menandai kali pertama dalam sejarah modern Korsel bahwa surat perintah penangkapan diajukan terhadap presiden yang sedang menjabat.
Unit investasi gabungan tersebut juga telah meminta Yoon hadir untuk diinterogasi sebanyak tiga kali pada 18 Desember, 25 Desember, dan 29 Desember. Namun, pihak Yoon menolak untuk menerima panggilan itu dan belum menyerahkan dokumen untuk penunjukan penasihat hukum.
Yoon ditetapkan oleh sejumlah badan investigasi sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Erick: Merger Garuda dan Pelita Air Masuk Peta Jalan 6 Bulan
Advertisement
Ahli Hukum Desak Pemeriksaan Terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan ke Koruptor
5 Pejabat Pengadilan Negeri Terkait Vonis Ronald Tannur Diberi Sanksi
Presidential Threshold 20% Dihapus Bisa Perketat Kompetisi Pemilu 2029
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, PKB: Tunggu Perkembangan
Advertisement
Mahkamah Agung Sebut Keringanan Hukuman karena Sikap Sopan Perlu Dihapus
Putusan MK, Foto Kampanye Tidak boleh Direkayasa Berlebihan dengan AI
Wacana Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci
Advertisement
Berita Pilihan
- Badan Gizi Umumkan 937 Dapur Disiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari
- Mahkamah Agung Sebut Keringanan Hukuman karena Sikap Sopan Perlu Dihapus
- Wacana Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci
- Jasamarga Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas di Tiga Ruas Tol Selama Libur Natal dan Tahun Baru
- Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Timah
Advertisement
9,2 Juta Orang Keluar Masuk DIY di Periode Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Tesla Cybertruck Meledak dan Terbakar di Depan Hotel Trump, 1 Orang Meninggal Dunia
- Anggota DPR: Masyarakat Mengharapkan Prabowo Dapat Intervensi Turunkan Biaya Haji 2025
- 10 Orang Tewas Ditembak Pria Misterius di Montenegro
- Amerika Serikat Selidiki Kemungkinan Motif Terorisme dalam Ledakan Tesla di Las Vegas
- 984 Kendaraan Dibakar dan 400 Orang Ditahan pada Malam tahun Baru di Prancis
- Tol Padang-Sicincin Dilintasi 38.934 Kendaraan Selama Libur Natal dan Tahun Baru
- Komisi III DPR RI Dukung Pemecatan Dirnarkoba Polda Metro Jaya Terkait DWP
Advertisement
Advertisement
