Advertisement
Napi Eks Jamaah Islamiyah Segera Didata Agar Bisa Bebas Bersyarat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) segera mendata narapidana (napi) eks Jamaah Islamiyah (JI) yang bisa bebas bersayarat atau didorong mengajukan grasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Menko Yusril mengatakan pendataan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Hukum, serta Kementerian HAM.
Advertisement
"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Yusril menuturkan melalui pendataan itu pihaknya akan mengetahui jumlah napi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat dan yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada Presiden.
Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.
"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.
Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.
BACA JUGA: 5 Gereja di Bantul Disterilisasi Gegana Polda DIY, Hasilnya Aman untuk Ibadah Natal
Terhadap narapidana, terlebih anak-anak dan usia produktif, Menko Yusril menuturkan bahwa Prabowo menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti.
Kemudian terhadap napi berkebangsaan asing, kata dia, Presiden setuju untuk secara selektif memindahkan mereka ke negara asalnya, di mana sebagian dari mereka kini sudah dipulangkan.
"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan pada bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," tutur Yusril.
Jamaah Islamiyah telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui deklarasi yang dilakukan oleh 16 tokoh senior di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung NKRI.
Para mantan anggota Jamaah Islamiyah sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Lebih dari 100 anggota Jamaah Islamiyah, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi tersebut.
Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12/2024), yang dihadiri ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.
Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota Jamaah Islamiyah menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.
Setelah deklarasi pembubaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut.
Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imipas dan lembaga pemasyarakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selama 2024 Jutaan WNA Masuk ke Indonesia lewat Imigrasi Bandara
- Hakim Tipikor Jakarta: Tuntutan 12 Tahun Penjara Harvey Moeis Terlalu Berat, Harus Dikurangi
- Mahasiswa Universitas Jember Meninggal Dunia Setelah Terjatuh dari Lantai 8, Polisi dan Kampus Lakukan Penyelidikan
- Berada di Lokasi Terpencil, 9 Kelompok Masyarakat Ini Alami Isolasi Genetik
- JK Kembali Dilantik Jadi Ketua Umum PMI, Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan
Advertisement
Advertisement
Mengenal Coolcation dan Star Bathing, Cara Berwisata yang Bakal Tren Tahun Depan
Advertisement
Berita Populer
- TNI Pecat 254 Anggota yang Terlibat Narkoba
- Hakim Tipikor Jakarta: Tuntutan 12 Tahun Penjara Harvey Moeis Terlalu Berat, Harus Dikurangi
- Komnas Perempuan Sebut Setiap Jam Ada 3 Istri Jadi Korban KDRT
- Perkuat Pengelolaan Dana Haji, BPKH Gandeng Kejaksaan
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Begini Penjelasan KPK
- Lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional Diturunkan
- Prediksi Cuaca BMKG, Sejumlah Kota Besar Diguyur Hujan Hari Ini
Advertisement
Advertisement