Advertisement
Temukan 1,3 Ha Tanah Milik Negara Berstatus Liar, Begini Komentar Menteri Nusron
Nusron Wahid. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Hingga saat ini, masih ada sekitar 1,3 juta hectare tanah milik negara berstatus “liar”. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat dia bertemu Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).
Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.
Advertisement
“Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan, Jumat.
Lebih lanjut, kata Nusron, jika memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain. “Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kami akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kami di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” ujar dia.
BACA JUGA: Prabowo Ingin Percepat Swasembada Pangan di Papua
Kemudian, politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun. “Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” ucap dia.
Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Seusai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Donald Trump Jadi Presiden, Banyak Warga AS Berminat Pindah Negara
FBI Sebut Telepon Donald Trump Disadap oleh Peretas China
Disetujui Presiden Prabowo, 10 Nama Capim KPK Segera Diproses DPR RI
Advertisement
Capai Target Pertumbuhan Ekonomi, Gibran Minta Kepala Daerah Lakukan Hal Ini
KPU Nyatakan Persiapan Pilkada 2024 Sudah 99 Persen
Kamala Harris Kalah, Harapan Warga AS Punya Presiden Perempuan Kembali Pupus
Cegah Penyimpangan, Menag Gandeng KPK dalam Pelaksanaan Ibadah Haji
Advertisement
BMKG Prakirakan Sejumlah Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini, Termasuk DIY
Jaksa Sebut Keluarga Rafael Alung Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang
Pemda Diminta Hati-Hati Tetapkan Upah Minimum
Advertisement
Berita Pilihan
- Prabowo Beri Tugas Khusus ke Gibran Selama Ditinggal Kunker 2 Minggu ke Luar Negeri
- Prabowo Rombak Kementerian Keuangan, Ini Struktur Lengkapnya
- Menteri Trenggono Siapkan Aturan Turunan Tindak Lanjut Pemutihan Utang Nelayan
- Pemerintah Siap Membahas RUU Perampasan Aset, Yusril: Tunggu Undangan dari DPR RI
- Meirizka Widjaja jadi Tersangka, Kejagung Berencana Memeriksa Ayah Ronald Tannur dalam Kasus Suap Vonis Bebas
Advertisement
Roadshow Kesejarahan: Pentaskan Ketoprak Dumadine Selokan Mataram di Margodadi
Advertisement
Minat Berwisata Milenial dan Gen Z Agak Lain, Cenderung Suka Wilayah Terpencil
Advertisement
Berita Populer
- Pemda Diminta Hati-Hati Tetapkan Upah Minimum
- Jaksa Sebut Keluarga Rafael Alung Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang
- BMKG Prakirakan Sejumlah Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini, Termasuk DIY
- Terima Arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna, Menteri Nusron Diminta Concern Menata Ulang Tanah Negara
- Prabowo Beri Tugas Khusus ke Gibran Selama Ditinggal Kunker 2 Minggu ke Luar Negeri
- Cegah Penyimpangan, Menag Gandeng KPK dalam Pelaksanaan Ibadah Haji
- Kamala Harris Kalah, Harapan Warga AS Punya Presiden Perempuan Kembali Pupus
Advertisement
Advertisement
