Advertisement
Masyarakat Adat Perlu Diajarkan Manajemen Program Food Estate
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Masyarakat adat perlu diajarkan tata kelola manajemen dalam pengelolaan program food estate atau pengembangan pangan secara terintegrasi.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Sulaeman L Hamzah mengatakan program food estate di Indonesia yang digagas pemerintah tidak pernah berhasil atau gagal. “Food estate di Kabupaten Keerom hasilnya seperti apa, bisa lihat sendiri atau dapat kami katakan gagal,” katanya dikutip Minggu (29/9/2024).
Advertisement
BACA JUGA: Program Food Estate Bisa Dibiayai dari APBN Maupun Investor Swasta
Menurut Sulaeman, hal ini menggambarkan seluruh proyek strategis nasional yang tersebar hampir merata di seluruh tanah air ini rata-rata gagal. “Bayangkan program ini menelan anggaran berapa besar, kerugian negara untuk mensukseskan program food estate dan tidak pernah berhasil,” ujarnya.
Dia menjelaskan dari kegagalan yang berjalan terkait program food estate kelemahan terbesarnya yakni tata kelola manajemen. “Artinya apa, negara tidak memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah tersebut atau dapat dikatakan seluruh aspek harus dilihat baik supaya tidak terjadi kegagalan ketika dibuka lahan satu juta di Merauke,” katanya.
Dia menambahkan satu juta hektare lahan yang akan dibuka di Merauke sangat baik untuk menjawab krisis pangan di Indonesia yang mulai “rapuh”. “Kita tahu bersama ketergantungan Indonesia terhadap impor masih cukup tinggi, maka proyek food estate cukup baik namun harus memperhatikan tata kelola SDM masyarakat adat di daerah itu,” ujarnya.
Dia mengharapkan dari setiap kegagalan apakah negara mau memperbaiki guna menuju suatu perubahan yang baik. “Kami sudah sering menyampaikan kepada pemerintah saat rapat resmi di Senayan untuk pemerintah dan DPR RI harus duduk bersama untuk mengevaluasi kegagalan kemarin sehingga satu juta di Merauke supaya tidak gagal lagi,” katanya.
BACA JUGA: Program Food Estate di Temanggung Berhasil, Petani Rasakan Manfaatnya
Persoalan ooptimis untuk berhasil, kata Sulaeman, itu tergantung kepada pemerintah apakah ingin ada sebuah evaluasi supaya kegagalan tidak terulang kembali. “Kita harus memperbaiki atau merubah tata kelola yang lebih baik lagi, apalagi di Papua masalah tanah menjadi persoalan tersendiri maka ini harus dibicarakan baik,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- AS Keluarkan Travel Warning ke Lebanon dan Meminta Warganya Keluar dari Beirut
- Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewan Pengawas, Jubir Pastikan Akan Ada Tindak Lanjut
- Festival Jivitputrika di India, 37 Anak Tewas Tenggelam di Sungai
- Wacana TNI akan Membentuk Satuan Antariksa, Ini Tanggapan Pakar Pertahanan
- KPK Panggil Ketua DPRD Semarang Jadi Saksi Korupsi Pemkot
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Pantai Baron, Pantai Parangtritis, Candi Prambanan dan Candi Borobudur Cek di Sini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan TNI Angkatan Laut
- BRIN Kembangkan Biopestisida Ramah Lingkungan
- Longsor Tambang Emas Ilegal Tewaskan 11 Orang di Solok, Basarnas Terapkan Evakuasi Estafet
- Pj Gubernur Jateng Lepas Kirab Obor Peparnas di Api Abadi Mrapen
- Gaji Pokok Tidak Naik 12 Tahun, Mulai 7 Oktober Solidaritas Hakim se-Indonesia Mogok Sidang
- Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewan Pengawas, Jubir Pastikan Akan Ada Tindak Lanjut
- Diskusi di Hotel Kemang Jakarta Dibubarkan Sekelompok Orang, Ini Pernyataan Setara Institute
Advertisement
Advertisement