Advertisement
DK PBB Perpanjang Sanksi untuk Sudah Selama Setahun
Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, KANADA - Dewan Keamanan (DK) PBB memperpanjang masa sanksi selama satu tahun ke depan terhadap Sudan. Sanksi tersebut mencakup sanksi bagi individu-individu yang ditargetkan serta embargo senjata hingga 12 September 2025.
Resolusi yang diedarkan oleh AS tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Dewan yang beranggotakan 15 negara.
Advertisement
Resolusi PBB 1591 awalnya diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 29 Maret 2005, untuk menjatuhkan sanksi terhadap Sudan dengan secara khusus menargetkan individu dan entitas yang terlibat dalam konflik di Darfur.
Sanksi tersebut mencakup larangan perjalanan, pembekuan aset, dan embargo senjata.
Sebuah komite yang mengawasi implementasi sanksi juga merupakan bagian dari resolusi tersebut, serta panel ahli yang mengumpulkan informasi tentang kepatuhan dan melapor kepada Dewan.
BACA JUGA: Indonesia Mendesak Dewan Keamanan PBB Ciptakan Perdamaian Timur Tengah
Wakil Tetap AS untuk PBB, Robert Wood, mengucapkan terima kasih atas keterlibatan konstruktif Dewan Keamanan PBB dalam memperbarui rezim sanksi Sudan selama 12 bulan ke depan.
"Penerapan (sanksi) ini mengirimkan sinyal penting kepada rakyat Sudan bahwa masyarakat internasional tetap fokus pada penderitaan mereka dan berkomitmen untuk memajukan perdamaian dan keamanan di Sudan dan kawasan tersebut," kata Wood.
"Memperbarui langkah-langkah sanksi akan membatasi pergerakan senjata ke Darfur dan memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang berkontribusi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengganggu stabilitas di Sudan," ujarnya, menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara - Anadolu
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pilkada 2024, Kampanyekan Golput Bisa Dipidana
Kian Santer, Begini Utak Atik Nama Menteri di Kabinet Prabowo
Pemerintah Siapkan Aturan Baru Terkait BPJS Ketenagakerjaan
Advertisement
Kelola Tambang, Muhammadiyah Tekankan Unsur Profesionalitas
Jokowi Ingin Indonesia jadi Pusat Ekonomi Syariah, Ini Alasannya
Vladimir Putin Keluarkan Dekrit, Perintahkan Penambahan Jumlah Tentara
Beli Alphard dan Tanah Pribadi, Hakim Agung Gazalba Tolak Lakukan Pencucian Uang
Advertisement
Istana Negara Garuda di IKN Disebut Ramah Publik Seperti Gedung Putih Amerika
Selain Ajukan Klarifikasi ke KPK, Kaesang Juga Mengisi Formulir Gratifikasi
Kemenag Klaim Makanan untuk Jemaah Haji 2024 Sudah Sesuai Kebutuhan Nutrisi
Ini Pengakuan Kaesang Saat Pergi ke AS dengan Private Jet
Advertisement
Jokowi Tegaskan Bakal Evaluasi Menyeluruh PON 2024
Berita Pilihan
- Viral Seorang Perempuan Digigit Anjing Saat Sedang Berjalan, Polisi Lakukan Penyelidikan
- Viral Lima Wanita Pendaki Ditemukan Menangis Usai Tersesat di Gunung Muria
- Libur Maulid Nabi, 9.061 Wisatawan Kunjungi Gunung Bromo
- KPU Didesak Menindaklanjuti Putusan MK Soal Kampanye di Kampus
- Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor Dua Dunia
Advertisement
Advertisement
Wisata Kampung Belgia di Jember Tawarkan Agrowisata Heritage
Advertisement
Berita Populer
- Elon Musk Tuding Demokrat AS Terlibat Upaya Penghilangan Nyawa Trump
- Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diperbaiki, Jasa Marga Tegaskan Tak Ada Penutupan Arus
- Megawati Ajak Negara Dunia Susun Hukum Internasional Berbasis AI
- Pansel Lebih Banyak Meloloskan Capim KPK dari Unsur Polisi dan Jaksa
- Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Urutan 5 Terburuk di Dunia
- Viral Seorang Perempuan Digigit Anjing Saat Sedang Berjalan, Polisi Lakukan Penyelidikan
- Enam Orang Tewas dan Lainnya Luka-luka dalam Bencana Topan Bebinca di Filipina
Advertisement
Advertisement
