Advertisement
Pilkada 2024, Kampanyekan Golput Bisa Dipidana
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Sejumlah daerah di Tanah Air akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam mempidanakan siapapun yang mengajak untuk tidak memilih atau golongan putih (golput) pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU Muhammad Afiffudin menyebut hukuman pidana tersebut tertuang di dalam Pasal 187 huruf A ayat 1 Undang-Undang No.10/2016 tentang Perubahan Atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4).
"Itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," tutur Afif, Selasa (17/9/2024).
BACA JUGA: Awal Pekan, Merapi Gugurkan Awan Panas Sejauh 1 Km Lebih
Maka dari itu, dia mengimbau kepada publik untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan tidak terpengaruh dengan ajakan di media sosial untuk golput. Afi juga meminta media massa agar bisa mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pilkada Serentak 2024.
Advertisement
"KPU mengajak semua untuk menggunakan hak pilihnya, biar pemilih Pilkadanya tinggi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Komisioner KPUD DKI Jakarta Astri Megatari kala membahas soal gerakan tiga paslon yang datang dari pendukung Anies Baswedan tersebut. "Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan," katanya, Jumat (13/9/2024).
Saat ditanya mengenai tindakan gerakan tusuk tiga paslon jika terdapat pemberian uang, KPU menegaskan hal tersebut merupakan tindak pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menag Yaqut ke Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji 2025
Kabar Duka: Tosari Widjaja, Mantan Dubes RI untuk Maroko Meninggal Dunia
Advertisement
Menkumham Dukung Proses Naturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Revisi UU Wantimpres hingga Kementerian Negara Bakal Disahkan DPR Hari Ini
TNI AU Akan Diperkuat 4 Helikopter Baru H145 Buatan Airbus
Advertisement
Menteri PUPR Usulkan Kementerian Khusus untuk Mengelola Proyek Perumahan
Program Makan Siang Bergizi Gratis Bakal Menyasar 82 Juta Anak
Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Jakarta Utara, KPK Tetapkan Lima Tersangka
Presiden Terpilih Prabowo Tegaskan Komitmen Menjaga Kesejahteraan Buruh
Advertisement
Ribuan Mahasiswa Unhan Ditetapkan Jadi Komcad Matra Darat
Berita Pilihan
- Muncul Isu Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung, BMKG: Hoax!
- Video Detik-detik Gempa di Bandung Menyebabkan Sejumlah Kerusakan
- Gempa di Jawa Barat Dipicu Aktivitas Sesar Garsela
- Viral Seorang Perempuan Digigit Anjing Saat Sedang Berjalan, Polisi Lakukan Penyelidikan
- Viral Lima Wanita Pendaki Ditemukan Menangis Usai Tersesat di Gunung Muria
Advertisement
Perayaan Setahun Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia, Pemda DIY Jogja World Heritage Festival (JWHF) 2024
Advertisement
Mie Kangkung Belacan Jadi Primadona Wisata Kuliner Medan
Advertisement
Berita Populer
- Muncul Isu Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung, BMKG: Hoax!
- Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Masih Dikerjakan Tanpa Kajian Hukum yang Memadai
- Kian Memanas, Gudang Amunisi Rusia Hancur oleh Bom Ukraina
- Seleksi Calon Pimpinan KPK Berlangsung Ketat
- Batas Waktu Pembentukan Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi 17 Oktober 2024
- Ribuan Mahasiswa Unhan Ditetapkan Jadi Komcad Matra Darat
- Pilkada, LSI Sebut Rano Karno Lebih Dikenal Warga DKI Dibanding Pramono Anung
Advertisement
Advertisement
