Advertisement
Kerusuhan di Bangladesh, KBRI Dhaka Pantau Kondisi WNI
Kerusuhan di Bangladesh, Jumat (19/7/2024). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama dengan KBRI Dhaka menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi konflik lebih lanjut di Bangladesh.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.
Advertisement
"Hingga saat ini para WNI dalam keadaan selamat. Dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh," katanya kepada awak media, pada Minggu (21/7/2024).
Dia menyatakan bahwa demonstrasi di Bangladesh terjadi lantaran pemerintah memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri di negara itu.
Lebih lanjut, KBRI Dhaka juga telah memberikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.
Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI.
BACA JUGA: Diadang Petugas Australia, Puluhan WNA Bangladesh dan Myanmar Terdampar di Indonesia
"Kemlu dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri," ucapnya.
Seperti diketahui, demonstrasi menentang pemberlakuan sistem kuota dalam penerimaan pegawai negeri terjadi di Bangladesh, dan berujung bentrok.
Banyak dari mahasiswa membawa tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka pada Kamis (18/7/2024).
Sedangkan, pihak otoritas di negara itu memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa, dan data menunjukkan 10 orang tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian, pada pekan ini.
Adapun demonstrasi tersebut dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa di negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
Advertisement
Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
Advertisement
Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
Advertisement
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Jumat 22 November 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
- Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
