Advertisement
ORI Jateng Terima 68 Aduan PPDB: Jalur Zonasi dan Afirmasi Masih Jadi Masalah

Advertisement
Harianjogja.com, SRAGEN—Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menerima 68 aduan dalam pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA di wilayah Jateng.
Ombudsman RI Perwakilan Jateng membuka posko pengaduan PPDB pada 2024. Kepada masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan atau menjadi korban dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB sudah menyampaikan konsultasi atau laporan/aduan ke Ombudsman Perwakilan Jateng lewat pesan WhatsApp 08119983737 atau lewat platform media sosial Obdusman RI Jateng.
Advertisement
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida, menyampaikan selama membuka posko pengaduan PPDB, Ombudsman Jateng menerima 68 laporan yang berasal dari seluruh wilayah Jateng. Dia menyampaikan dari seluruh aduan tersebut juga ada yang berasal dari Sragen, yakni aduan untuk PPDB jenjang SMP dan SMA.
“Aduan dari Sragen itu terkait dengan teknis verifikasi dokumen kependudukan atau kartu keluarga [KK] untuk jalur zonasi jenjang SMA dan masalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di jalur afirmasi untuk jenjang SMP,” ujar Siti, Sabtu (13/7/2024)
Siti menerangkan Ombudsman langsung menindaklanjuti aduan itu. Siti mengatakan Ombudsman berkoordinasi dengan dinas terkait untuk tindak lanjut penyelesaiannya. Pada akhirnya, jelas Siti, calon peserta didik (CPD) yang bersangkutan sudah bisa mendaftar dan diterima di sekolah yang dituju.
“Aduan dari luar Sragen hampir sama atau serupa dengan Sragen. Ada juga aduan terkait dengan piagam di jalur prestasi dan adanya blank spot atau wilayah yang tidak terdapat sekolah sehingga tidak terjangkau zonasi sekolah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement

Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement