Advertisement
Indonesia Digempur Keramik Asal China dengan Harga Murah, Produsen Lokal Menjerit

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah melindungi indsutri keramik lokal yang diserang praktik dumping oleh China. Bahkan, harga keramik asal negeri Tirai Bambu itu lebih murah 100% dari produk lokal.
Ketua Asaki Edy Suyanto mengatakan harga pokok produksi (HPP) pabrik keramik lokal rata-rata dikisaran US$4,5 hingga US$5 per meter persegi. China memberikan harga jauh dibawah HPP produsen dalam negeri.
Advertisement
"Harga keramik impor China yang tercantum di dokumen impor/invoice berada di range US$2,3-2,7 per meter persegi yang mana lebih murah di atas 100%," kata Edy kepada Bisnis, Kamis (27/6/2024).
Untuk itu, pihaknya mendesak Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk segera merilis hasil penyidikan antidumping terhadap produk keramik China pada Juni 2024 dengan besaran di atas 100%.
Restriksi perdagangan komoditas ini dengan China diperlukan untuk menjaga industri dalam negeri. Dia mencontohkan hal yang sama juga telah dilakukan oleh Vietnam dengan penerapan minimum harga impor US$5 per meter persegi untuk keramik asal China. Sedangkan, Filipina menerapkan US$5,5 per meter persegi.
"Unfair trade yang telah terbukti berupa subsidi pemerintah Tiongkok, praktik dumping akibat overcapacity dan oversupply produk keramik Tiongkok serta pengalihan pasar ekspor utama Tiongkok," ujarnya.
Selama ini, ekspor keramik China ditujukan ke Uni Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, Amerika Utara. Namun, negara tersebut telah melakukan pembatasan terhadap produk asal China sehingga Indonesia menjadi sasaran pasar.
BACA JUGA: Qhomemart Tawarkan Keramik Murah Rp15.000
Terlebih, Edy melihat para importir juga menerapkan predatory pricing yang sengaja menjual produk impor jauh di bawah biaya produksi keramik nasional. Menurut dia, dampak kerugian saat ini tak hanya pada penurunan tingkat utilitas produksi, namun juga defisit transaksi ekspor dan impor.
"Yang paling disayangkan adalah defisit transaksi ekspor-impor produk keramik senilai lebih dari US$1,3 miliar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir," jelasnya.
Padahal, industri keramik nasional saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan keramik dalam negeri dari sisi volume mapun jenis.
Dia pun meminta atensi lebih kepada pemerintah lantaran industri keramik telah memberikan efek berganda yang besar dengan produk bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) rata-rata di atas 80% yang mendukung kelangsungan usaha ribuan industri kecil dan menengah.
Lebih lanjut, pihaknya menyambut baik arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pembatasan impor dalam Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (25/6/2024) yang memasukkan produk keramik sebagai salah satu komoditas yang dibahas.
"Asaki mengapresiasi dan mendukung penuh atas usulan Menperin agar regulasi soal Impor Permendag 8/2024 agar ditinjau ulang dan direvisi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement