Advertisement
Prabowo Usul Pembentukan Presidential Club, PKS Mendukung Penuh
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). - Antara Foto - Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club didukung penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Presidential Club nantinya menjadi wadah Prabowo-Gibran serta para presiden dan wakil presiden terdahulu bertemu dan berdiskusi mengenai permasalahan bangsa dan negara.
Advertisement
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakam bahwa Presidential Club bakal dijadikan wadah informal oleh Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan dengan para mantan presiden dan melakukan lobi politik.
Dia menilai pembentukan Presidential Club tersebut merupakan hal yang wajar dan sah dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, menurut Muzammil, Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapa pun dan meminta masukan dari berbagai pihak.
"Sebagai wadah informal, Presidential Club bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh Presiden," katanya di Jakarta, Senin (6/5/2024).
BACA JUGA: Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
Muzamil juga berpandangan untuk wadah formal, presiden sudah memiliki Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang anggotanya secara eksplisit ditunjuk oleh Presiden.
"Wantimpres menggantikan keberadaan DPA [Dewan Pertimbangan Agung] pada masa Orde Baru yang dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasehat Presiden, Wantimpres dibentuk di bawah kewenangan Presiden," katanya.
Menurutnya, Wantimpres menggantikan DPA pada masa Orde Baru yang dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasehat Presiden.
"Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Covid-19 di Singapura Meningkat 2 Kali Lipat dalam Sepekan
Menkominfo Pastikan Starlink Tetap Bayar Pajak Seperti Operator Lain
Advertisement
Ada Prospek Usaha, Warga Sekitar IKN Diharapkan Tidak Menjual Lahan
Tiba di Bali, Elon Musk Disambut Luhut
Menpar Soroti Pengerukan Tebing untuk Kepentingan Pariwisata
Dalam Sehari, Gunung Semeru Alami 14 Kali Erupsi
Kemenko Perekonomian: Ada Plafon Rp107 Miliar untuk Beli Alsintan
Advertisement
Menteri Keamanan AS Sebut Terorisme Kembali Muncul dan Jadi Ancaman
Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Meluncur Sejauh 3 Km
Menpora: Optimistis Semua Venue PON Selesai Juli 2024
BERITA DUKA: Tokoh Pers dan Perfilman Prof. Salim Said Wafat
Petakan Potensi, BNPB-PVMBG Pantau Sedimen di Hulu Sungai Gunung Marapi
Advertisement
500 Tokoh Prancis Minta Presiden Macron Segera Akui Negara Palestina
Berita Pilihan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
Advertisement
Libatkan 13.579 Peserta, ASPD SD di Bantul Dibagi dalam Tiga Sesi karena Keterbatasan Komputer
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Komandan KKB Petrus Pekei Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz 2024
- Jumlah Kementerian Bertambah dari 34 Jadi 40, Yusril: Masih Wacana, Belum Resmi
- Mutu Jalan Tol MBZ Dituding Berada di Bawah Standar, Begini Respons Pengelola
- Menpora Pastikan PON XXI Aceh-Sumut Digelar Tahun Ini, Persiapan Sudah Matang
- Menhub Budi Karya Sebut Pembangunan Infrastruktur Transportasi Meningkat Selama 10 Tahun Terakhir
- Luhut Mengklaim Diminta Prabowo Jadi Menteri
- KPK Digugat Praperadilan di PN Jaksel Oleh Sekjen DPR Indra Iskandar, Ini Kasusnya
Advertisement
Advertisement
