Advertisement
PMI Aceh Barat Sementara Waktu Menampung 75 Etnis Rohingya
Pengungsi Rohingya di Aceh. Antara
Advertisement
Harianjogja.com, MEULABOH—Kantor Imigrasi Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menampung 75 etnis Rohingya di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.
“Jumlah etnis Rohingya ini tercatat setelah kita melakukan pendataan di tempat penampungan sementara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh, Jamaluddin di Meulaboh,, Senin (25/3/2024).
Advertisement
Dia mengatakan dalam menangani pengungsi dari luar negeri itu, pihaknya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sesuai Pasal 34 ayat (1) dalam Perpres tersebut, kata Jamaluddin, disebutkan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi pada saat ditemukan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1).
Kemudian pada Pasal 20 ayat (1) dalam Perpres tersebut, ujar dia, disebutkan bahwa petugas rumah detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan identitas.
Baca Juga
3 Mayat Diduga Rohingya Ditemukan Mengapung di Peraian Aceh Jaya
Terkait Pengungsi Rohingya, Ini Sikap Kemenkumham
Dunia Soroti Pengusiran Warga Rohingya oleh Mahasiswa Aceh
Namun setelah dilakukan pendataan terhadap 75 warga etnis Rohingya, kata Jamaluddin, seluruh warga asing tersebut tidak memiliki identitas atau dokumen keimigrasian.
"Karena tidak memiliki dokumen keimigrasian, para pengungsi etnis Rohingya tersebut saat ini telah diserahkan kepada UNHCR dan IOM sebagai lembaga yang berwenang melakukan penanganan terhadap pengungsi," ujarnya.
Menurut dia, bagi warga asing yang tidak memiliki kewarganegaraan atau dokumen keimigrasian, pihak otoritas Imigrasi Indonesia tidak bisa melakukan pendeportasian terhadap para pengungsi.
Informasi yang diperoleh Imigrasi, dalam rombongan tersebut diduga juga terdapat sejumlah warga Negara Bangladesh, tetapi karena tidak memiliki dokumen apa pun, pendeteksian terhadap warga negara tersebut sejauh ini belum bisa dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KJRI Upayakan Pemulangan 7 Jenazah TKI dari Malaysia
Pilkada 2024: Megawati Akan Mencoblos di TPS Kebagusan
KPK Sita Rp7 Miliar dari OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Advertisement
Pemerintah Diminta Memperkuat Perlindungan Data Pribadi
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
Advertisement
Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Ruko Penjual Beras di Godean Dapat Banyak Karangan Bunga Bikin Kaget Warga
Menkes Budi Gunadi Kaget Banyak Anak Indonesia Terkena Diabetes Tipe 1
Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
Advertisement
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
BPBD Bantul Akan Dirikan Pos Banjir Longsor di Semua Kalurahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
- Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
- Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama Energi
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
Advertisement
Advertisement
