Advertisement
Situasi Kemanusiaan Myanmar Gawat, PBB: Sepertiga Penduduk Butuh Bantuan
Pengunjuk rasa saat melakukan aksinya di Yangon, Myanmar, 10 Februari 2021. - Bisnis.com/Bloomberg/AFP - Getty Images/Sai Aung Main
Advertisement
Harianjogja.com, WASHINGTON—Kondisi kemanusiaan di Myanmar menjadi sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyebut sepertiga penduduknya membutuhkan bantuan.
PBB bersama mitra kemanusiaannya telah merilis Rencana Kebutuhan Kemanusiaan dan Respons 2024 untuk Myanmar. Rencana tersebut mengulas gambaran suram situasi kemanusiaan di negara tersebut hingga tiga tahun setelah pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer.
Advertisement
“Sepertiga penduduk atau 18,6 juta orang – membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini satu juta lebih banyak dibanding tahun lalu dan hampir 19 kali lipat dari jumlah orang yang membutuhkan bantuan sebelum pengambilalihan militer. “Anak-anak menanggung beban krisis,” kata juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric kepada awak media, Senin (20/12/2023).
Dia menyebutkan pula bahwa sekitar enam juta di antaranya membutuhkan bantuan karena harus mengungsi, layanan kesehatan dan pendidikan yang terganggu, kerawanan pangan dan malnutrisi serta risiko perlindungan.
Kaum perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas dan warga Rohingya merupakan kelompok yang paling terdampak akibat lingkungan yang berbahaya ini.
BACA JUGA: Sering Bergantian Gunting Kuku, Ini Risikonya
“Dalam menghadapi lonjakan kebutuhan, lembaga-lembaga kemanusiaan telah memprioritaskan 5,3 juta orang supaya mendapatkan bantuan mendesak pada 2024, dan itu membutuhkan 994 juta dolar AS (sekitar Rp15,4 triliun),” katanya.
Pada 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara yang disebut sebagai genosida oleh kelompok-kelompok HAM.
Hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp pengungsi penuh sesak selama bertahun-tahun.
Seusai kudeta Myanmar 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melakukan penindasan brutal massal terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
Advertisement
Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
Advertisement
Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
Advertisement
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Liga 1 Besok, PSS Jamu PSBS Biak, Ini Head to Head Kedua Tim
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tingkatkan SDM di Papua, Kemnaker Bakal Genjot Pelatihan Vokasi
- Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Mampu Mewujudkan Swasembada Energi
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
Advertisement
Advertisement
