Advertisement
Situasi Kemanusiaan Myanmar Gawat, PBB: Sepertiga Penduduk Butuh Bantuan

Advertisement
Harianjogja.com, WASHINGTON—Kondisi kemanusiaan di Myanmar menjadi sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyebut sepertiga penduduknya membutuhkan bantuan.
PBB bersama mitra kemanusiaannya telah merilis Rencana Kebutuhan Kemanusiaan dan Respons 2024 untuk Myanmar. Rencana tersebut mengulas gambaran suram situasi kemanusiaan di negara tersebut hingga tiga tahun setelah pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer.
Advertisement
“Sepertiga penduduk atau 18,6 juta orang – membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini satu juta lebih banyak dibanding tahun lalu dan hampir 19 kali lipat dari jumlah orang yang membutuhkan bantuan sebelum pengambilalihan militer. “Anak-anak menanggung beban krisis,” kata juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric kepada awak media, Senin (20/12/2023).
Dia menyebutkan pula bahwa sekitar enam juta di antaranya membutuhkan bantuan karena harus mengungsi, layanan kesehatan dan pendidikan yang terganggu, kerawanan pangan dan malnutrisi serta risiko perlindungan.
Kaum perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas dan warga Rohingya merupakan kelompok yang paling terdampak akibat lingkungan yang berbahaya ini.
BACA JUGA: Sering Bergantian Gunting Kuku, Ini Risikonya
“Dalam menghadapi lonjakan kebutuhan, lembaga-lembaga kemanusiaan telah memprioritaskan 5,3 juta orang supaya mendapatkan bantuan mendesak pada 2024, dan itu membutuhkan 994 juta dolar AS (sekitar Rp15,4 triliun),” katanya.
Pada 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara yang disebut sebagai genosida oleh kelompok-kelompok HAM.
Hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp pengungsi penuh sesak selama bertahun-tahun.
Seusai kudeta Myanmar 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melakukan penindasan brutal massal terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement