Anggaran Rp335 Triliun MBG untuk Digitalisasi hingga Intervensi Gizi

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun di tahun 2026 akan difokuskan untuk intervensi gizi hingga digitalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merinci dana Rp335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi MBG. "Untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan, karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup Rp82,9 juta, kami sedang melakukan percepatan-percepatan di mana ada 19 ribu (mitra SPPG) yang tinggal kami lihat kelayakan-kelayakannya," katanya, Selasa (19/8/2025)

BACA JUGA: RAPBN 2026, Makan Bergizi Gratis Dapat Jatah Rp335 Triliun

Ia menegaskan, sebagian besar dana dari anggaran tersebut atau sekitar 75 persen akan digunakan untuk intervensi makan bergizi mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD, dan seluruh siswa mulai dari PAUD hingga SMA.

Selain itu, lanjut dia, dari anggaran sebesar Rp335 T, akan dioptimalkan untuk dukungan manajemen dan digitalisasi operasional SPPG agar lebih mudah dipantau dan terkontrol.

"Kemudian selain untuk intervensi gizi, ini tentu saja untuk dukungan manajemen karena untuk operasional dan lain-lain termasuk untuk digitalisasi. Kami ingin semua tercatat dan mudah dipantau melalui digitalisasi, dan kami akui bahwa digitalisasi masih tertinggal karena ada satu dan lain hal," ujar dia.

Dadan mengakui selama ini operasional SPPG masih tertinggal karena sistem belum sepenuhnya terdigitalisasi, oleh karena itu dukungan anggaran tersebut sangat berpengaruh dalam perbaikan tata kelola BGN ke depannya.

"Seharusnya ketika satu SPPG berdiri itu sudah masuk dalam sistem yang terdigitalisasi, mulai dari anak-anak di absen setiap hari, kemudian absennya itu masuk di SPPG dan datanya bisa langsung ke pusat. Nah, ini kami agak tertinggal akan kami kejar di tahun depan," tuturnya.

Dadan mengutarakan, Program MBG yang digagas pemerintah bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat. Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.

Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.

"Ditambah sekitar 19.000 dapur lain yang sudah terbangun namun belum beroperasi, nilai investasi diproyeksikan menembus Rp38 triliun. Secara keseluruhan, perputaran ekonomi dari program ini berpotensi mencapai Rp50 triliun," ucap Dadan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun dalam Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2026.

Kepala Negara dalam pidato kenegaraan RUU APBN 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) mengatakan generasi unggul hanya dapat lahir dari anak-anak yang sehat dengan gizi yang terpenuhi. "Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh sehat dengan gizi terpenuhi," katanya.

Presiden menargetkan program MBG mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh pelosok negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara