Pembangunan IKN Masuk Tahap Baru, Otorita Ajukan Rp2,7 Triliun
Meta Deskripsi:Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp2,7 triliun untuk proyek pembangunan baru, pengelolaan aset, dan pembebasan lahan IKN.
Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR, Jakarta. ANTARA/Aji Cakti
Harianjogja.com, JAKARTA—Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya bakal dirasakan dan memberi keuntungan untuk aparat negara.
Sebagaimana diketahui, pasangan calon (Paslon) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memang menjadi satu-satunya yang tidak mencantumkan IKN dalam visi misinya melenggang di kontestasi pemilihan umum 2024 kali ini.
Alasannya, Anies memandang bahwa pembangunan IKN belum layak dikategorikan sebagai proyek prioritas. "Kalau di sini [IKN] dirasakan aparat negara yang bekerja untuk negara, sementara yang kita perlu lakukan yaitu negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara," kata Anies baru-baru ini, dikutip Selasa (12/12/2023).
BACA JUGA: Otorita IKN Klaim Investor Korea Tertarik Bangun PLTN
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menegaskan bahwa pada dasarnya, pembangunan IKN dilakukan guna mewujudkan titik-titik pertumbuhan baru di Indonesia.
Kendati demikian, dalam proses pembangunannya memang diperlukan waktu yang tidak sebentar. Karenanya, wajar bila saat ini proses pembangunan IKN dinilai menyita perhatian khalayak.
"Yang jelas kan sudah diarahkan, Presiden menyampaikan bahwa ini bukan sekadar memindahkan ibu kota. Tetapi memindahkan pusat pertumbuhan, umumnya kalau kita baca teori, kita baca yg namanya ibu kota itu pasti akan menyedot perhatian," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (11/12/2023).
Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menilai bahwa apa yang disampaikan Anies merupakan hal yang keliru.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menjelaskan, berbagai fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang telah dibangun di IKN diperuntukkan bagi seluruh masyarakat.
"Ini salah pahamnya, mungkin dinilai fasilitas di IKN itu hanya untuk ASN. Padahal tidak, karena jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana. Bekerja di RS, hotel, shopping mall, kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu. Jadi IKN bukan kota ASN, IKN itu kota baru untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," ujarnya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Senin (11/12/2023).
Agung juga menekankan, sejumlah sarana penunjang ekosistem IKN mulai dari rumah sakit hingga sejumlah pusat perbelanjaan yang tengah di bangun nantinya bakal dapat dirasakan tak hanya masyarakat di IKN melainkan masyarakat dari Balikpapan hingga Samarinda.
"Balikpapan kan tolnya nyambung tahun depan, 50 menit [waktu tempuh Balikpapan ke IKN]. Kalau layanan di IKN ini lebih bagus, bisa menarik warga di luar IKN dan bahkan, ini visi ke depan bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat ke luar negeri. Jadi, ini satu contoh bahwa IKN dibangun bukan untuk kota ASN, tapi kota yang jadi pusat pengembangan ekonomi sekitarnya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Meta Deskripsi:Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp2,7 triliun untuk proyek pembangunan baru, pengelolaan aset, dan pembebasan lahan IKN.
Cleberson menyebut dukungan suporter menjadi kekuatan PSS Sleman saat menghadapi Dewa United di Banten International Stadium.
Kemenkeu mengungkap perkembangan pengalihan saham PSBI dan pembayaran utang Whoosh yang kini memasuki tahap finalisasi.
MTQ Nasional XXXI 2026 di Jawa Tengah berakhir dengan Jateng meraih peringkat kedua. Taj Yasin mendorong pembinaan Al-Qur’an berkelanjutan.
Aduan sampah di Sleman naik sekitar 40% pada 2026. Pembakaran sampah menjadi salah satu laporan yang paling banyak ditangani Satpol PP.
Pilur serentak Gunungkidul digelar 26 September 2026. Sebanyak 630 personel TNI-Polri disiapkan untuk pengamanan pemilihan.