Advertisement
Kementerian Agama Segera Membuka SMA Katolik Negeri

Advertisement
Harianjogja.com, Jakarta—Tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) bakal membuka sekolah menegah agama Katolik (SMAK) negeri. Sekolah-sekolah ini akan di bangun bertahap hingga 2024.
"Akan ada dua SMAK yang dari awal langsung berstatus negeri di wilayah Nias, Provinsi Sumatera Utara dan Nagekeo di NTT," kata Direktur Pendidikan Katolik, Kemenag RI Salman Habeahan melalui keterangan di Jakarta, Minggu (19/5/2024).
Advertisement
Salman mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyiapkan 10 hektare lahan untuk pembangunan SMAK negeri di dua wilayah tersebut.
Selain pembangunan dua SMAK negeri, ia juga mengungkapkan pihaknya juga sedang mengusahakan dua SMAK swasta yang mengalami kesulitan untuk di-negeri-kan.
BACA JUGA: Pemkab Bantul Belum Berencana Dampingi Perangkat Kalurahan Muntuk Terseret Kasus Korupsi
Kedua SMAK swasta tersebut, ungkap dia, adalah SMAK Solor di Kabupaten Flores Timur dan SMAK Tambolaka di Sumba Barat Daya, NTT.
"Proses usulan pe-negeri-an sudah ada di Biro Ortala (Biro Organisasi dan Tata Laksana) Kemenag dan tahun ini (2024) diharapkan sudah bisa beralih status (menjadi SMAK) negeri," ungkap Salman.
Sehingga, Salman menyebutkan terdapat empat SMAK yang akan berstatus negeri pada 2024 hingga 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Stabilkan Harga, Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
- Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Advertisement
Advertisement