Jokowi Utus Menteri Investasi Tangani Konflik di Pulau Rempang

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk meredam konflik di Pulau Rempang.
“Saya nanti mungkin besok atau lusa [akan mengutus] Menteri Bahlil, dia akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai [kesepakatan dari pemerintah] itu,” kata Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Banten, Selasa (12/9/2023).
Advertisement
Seperti diketahui, rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) menuai protes dari masyarakat setempat.
Jokowi menilai bahwa ada penyampaian yang kurang baik atau miskomunikasi sehingga menimbulkan bentrokan besar yang terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023).
Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi apabila kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan type 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut adanya kekeliruan dalam penerbitan izin yang dilakukan pemerintah daerah di Pulau Rempang.
Dia menjelaskan bahwa legalitas proyek pengembangan wisata lingkungan itu berawal dari adanya memorandum of understanding (MoU) antara BP Batam dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan pengembangan kawasan wisata di pulau tersebut.
Sebelum 2004, pengembangan wisata di daerah tersebut sudah diputuskan pada sekitar 2001-2002 ketika pemerintah memberikan hak pengelolaan dan pengembangan lahan di Rempang kepada pengembang yakni anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata, PT Makmur Elok Graha (MEG).
BACA JUGA: Polisi Tangkap 43 Orang Pelaku Kericuhan di Pulau Rempang
Namun, setelah penandatanganan MoU tersebut, Pemda justru menerbitkan izin-izin kepada pihak lain sehingga terdapat kegiatan dan penghuni yang bertempat di kawasan tersebut. Untuk itu, otoritas melakukan pengosongan karena pengembangan kawasan wisata yang dimaksud akan dimulai.
"Izin-izin baru yang dikeluarkan sesudah MoU [dengan PT MEG] dibatalkan semua oleh Menteri LHK. Nah, di situ terjadi perintah pengosongan karena tahun ini akan masuk kegiatan-kegiatan yang sudah diteken 2004 sesuai kebijakan 2001, 2002," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (11/9/2023).
Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memang sempat menyinggung bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Pemda maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dia menyebut pihak lain yang mengantongi izin setelah MoU di 2004 sebenarnya tidak berhak atas lahan tersebut.
"Surat izin penggunaan pihak lain yang tidak berhak itu kalau tidak salah lima sampai enam keputusan dibatalkan semua [oleh KLHK] karena memang salah sesudah dilihat dasar hukumnya. Itu lebih tepat dilakukan daripada misalnya dibiarkan berlarut-larut karena haknya itu ada dan mau investasi," kata Mahfud secara terpisah saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
BACA JUGA: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement

Ketua DPD PAN Sleman Raudi Akmal Minta Tunda Penutupan Selokan Mataram
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Dua Mantan Pegawai KPK Jadi Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi Kementerian Pertanian
- Amanda Manopo Dipanggil Bareskrim Polri Terkait Promosi Judi Online
- Menag Yaqut Dinilai Keluarkan Ucapan Tak Pantas, PKB: Hati-hati Menjaga Mulutnya!
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
Advertisement
Advertisement